Pinjaman tersebut harus dilakukan. Sebab, untuk membangun LRT, investasi yang diperlukan menelan dana Rp27,5 triliun. Namun, ada kekurangan dana sebesar Rp18,5 triliun karena yang bisa didanai pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN) dalam waktu tiga tahun hanya Rp9 triliun yakni pada PT KAI sebagai operator Rp7,6 triliun melalui realokasi PMN 2015 Rp2 triliun, usulan PMN baru di RAPBNP 2017 Rp2 triliun dan usulan PMN Rp3,6 triliun di RAPBN 2018 serta PMN pada PT Adhi Karya Tbk (Persero) di 2016 sebagai kontraktor Rp1,4 triliun.
"APBN enggak mungkin sediakan Rp18,5 triliun dalam tiga tahun. Jadi mereka harus kombinasi injeksi PMN pada KAI Rp7 triliun dan Adhi Karya Rp1,4 triliun, kemudian mereka melakukan leverage dengan meminjam sehingga mencapai kebutuhan capex Rp18,5 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewakili Menteri BUMN dalam rapat kerja dengan Komisi VI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 20 Juli 2017.
Ani memaparkan, untuk mengembalikan pinjaman tersebut, tentu tidak mungkin seluruhnya dibebankan pada masyarakat dengan membayar tiket yang mahal.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama KAI Edi Sukmoro mengatakan setiap tahunnya mungkin subsidi diberikan Rp1 triliun. Namun, perhitungan Rp15 triliun belum memasukkan perhitungan kenaikan tarif LRT. Rencananya ketika diterapkan 2019, setiap tahunnya ada kenaikan tarif lima persen.
Lebih jauh Edi menambahkan, awalnya saat dilakukan operasi estimasinya semitar 116 ribu penumpang per hari. Pada tahun ke 10, penumpang bisa mencapai 420 ribu minimal yang bisa terangkat dengan headway tiga menit.
Sementara itu, KAI mendapat konsesi atau jaminan selama 50 tahun dalam mengoperasikan LRT. Artinya jika dikurangi 12 tahun bayar utang, maka KAI akan untuk 38 tahun di kemudian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
