Hal itu disampaikan Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro lantaran beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah kurang tersinkronisasi. Contoh kecilnya adalah perizinan. Padahal, menurutnya kebijakan fiskal dan moneter sudah mendukung dalam menggairahkan investasi.
"Kalau dilihat memang beberapa investor menilai masalah perizinan itu yang besar. Saya kira dengan pemerintah fokus memperbaiki itu harusnya sudah bisa building confidence untuk investor asing masuk," kata Andry di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin, 9 September 2019.
Andry membandingkan Indonesia dengan Vietnam. Di Vietnam peranan pemerintah daerah sangat dirasakan bagi investor. Tiap daerah berlomba untuk memberikan daya tarik kepada investor, sementara di daerah aksi seperti itu belum dilakukan.
"Peranan regional government untuk memberikan insentif kepada investasi daerah itu luar biasa berpengaruh. Jadi mereka berlomba-lomba untuk membuat regulasi atau iklim investasi yang baik," ujarnya.
Meski demikan, Andry tidak mengecilkan upaya yang telah dilakukan pemerintah selama ini, seperti pemberian insentif fiskal kepada investor. Namun yang terpenting adalah item-item pendukung lainnya, seperti kepastian hukum.
"Menurut saya enggak ada yang sia-sia (dalam pemberian insentif fiskal). Tetapi at the end of the day semua investor mau membandingkan biaya. Ini suatu inisiatif yang baik untuk pemerintah," jelasnya.
Sedangkan dari sisi moneter, Andry juga menambahkan capaian perekonomian Indonesia juga masih baik dengan inflasi dan nilai tukar rupiah terjaga, serta kondisi fiskal yang 'prudent'.
"Menurut saya kalau di moneter sudah relatif stabil," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
