"Ini urusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), memacu perputaran uang yang ada di daerah, tentu saja memacu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut," kata Presiden Joko Widodo saat memberi sambutan dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Barang dan Jasa Pemerintah 2019, di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 November 2019.
Lima tahun ke depan, ungkap Jokowi, prioritas dalam belanja negara maupun daerah masih pada pembangunan infrastruktur. Namun, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) tetap menjadi fokus utama untuk beberapa tahun ke depan.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pemerintah dan DPR menetapkan anggaran yang cukup besar. Sebesar Rp423 triliun untuk belanja infrastruktur, Rp508 triliun untuk pendidikan, dan Rp132 triliun untuk kesehatan.
"Dengan anggaran sebesar ini tantangan adalah alokasi yang efektif, walaupun kebijakan alokasi anggaran berada di dalam kewenangan kementerian lembaga, namun LKPP dapat proaktif mempercepat proses belanja anggaran," tutur dia.
Proses Tender Elektronik Lambat
Jokowi mengungkapkan kekesalannya ketika melihat banyak tender elektronik konstruksi menjelang akhir tahun. Menurut dia, kesalahan ini berulang setiap tahun dan memengaruhi kualitas konstruksi yang buruk."Kita ulang terus kesalahan seperti ini. Akhirnya apa? Kualitas jelek," ujar Jokowi.
Jokowi sempat menyinggung soal masih ada proses e-tendering yang masuk dengan nilai Rp31 triliun. Dia juga menyindir fungsi e-procurement dan e-tendering yang sia-sia lantaran pola pikir penggunanya masih manual.
"Ini proses e-procurement masih jalan, tapi bertahun-tahun mindset kita masih manual. Buat apa bangun sistem seperti itu kalau November kita masih e-tendering?" ucapnya.
Dia ingin sistem lelang elektronik harus berjalan dengan baik di tahun depan. Dia juga meminta lelang sudah digelar pada Januari 2020 sehingga waktu pembangunan memadai.
Mantan Wali Kota Solo itu mengakui proses dan waktu menjadi tantangan dalam pengadaan barang dan jasa. Karena itu, pengadaan barang harus segera dilakukan sehingga perputaran uang tetap berjalan. Jika tidak ada perputaran uang, pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut rendah.
"Itu rumus ekonomi, enggak bisa dibantahkan. Kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi, artinya rakyat kita menderita," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
