Strategi pertama, Anggota Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini ingin mengoptimalkan bauran kebijakan yang akomodatif, adaptif serta inovatif baik moneter maupun makroprudensial bank sentral. Stabilitas sistem keuangan perlu terus terjaga sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.
BI juga perlu menjaga likuiditas perbankan untuk menjalankan fungsi intermediasi dan likuiditas bersama anggota komite stabilitas sistem keuangan (KSSK) yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Kementerian Keuangan.
"BI juga memperkuat line of defense untuk daya tahan BI dalam menghadapi situasi global yang menekan perekonomian secara dalam," papar Destry di ruang rapat Komisi XI DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2019.
Kedua, Destry menyebut pendalaman di sektor keuangan perlu diperhatikan dari sisi penunjang seperti bank, asuransi, sekuritas dalam pengadaan instrumen keuangan. BI harus terus berinovasi untuk mencari sumber pembiayaan baru dan sumber pembiayaan baru misalnya sekuritisasi efek beragun aset hingga masalah lindung nilai.
Ketiga, mantan Kepala Ekonom Bank Mandiri ini menyoroti perkembangan pemanfaatan teknologi keuangan digital di Indonesia. Tantangan sektor perbankan dinilai makin nyata karena banyak layanan financial technology yang mengambil alih peran bank.
Ia juga fokus pada penerapan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) untuk sistem pembayaran yang terkoneksi dan interoperabilitas. Menurut dia dengan GPN ini transaksi domestik harus dicatat di dalam negeri dan meningkatkan kemandirian bangsa.
"Dari BI ini jadi tantangan besar untuk pola transaksi nontunai, pelaku tidak hanya dari bank tapi juga non bank. Harus ada inovasi sistem pembayaran agar semakin aman dan inklusif," ungkapnya.
Strategi keempat yakni menyangkut pengembangan keuangan syariah yang selama ini dinilai belum signifikan. Padahal sektor syariah memiliki potensi yang besar dan perlu membangun mata rantai ekonomi halal baik skala kecil atau besar.
Terakhir, ia akan fokus pada sinergi dengan pemerintah maupun dewan perwakilan rakyat untuk memecahkan setiap tantangan masalah yang semakin kompleks. Sehingga, kebijkan makroprudensial, mikroprudensial serta fiskal dan moneter bisa dituangkan dengan maksimal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
