Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Dia mengatakan banyak hal yang kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk mengkaji ulang.
"Setelah dibahas kayaknya enggak, sampai sekarang masih kemungkinannya kecil diteruskan," kata Arya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu, 20 November 2019.
Arya mengatakan kementerian saat ini tengah merumuskan model bisnis yang terbaik untuk menyinergikan perusahaan karya tanpa harus membentuk holding. Meski tanpa holding, namun sinergi antarBUMN tetap harus berjalan ke depannya.
Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian BUMN tengah berproses membentuk holding infrastruktur. Holding ini nantinya akan diisi oleh sejumlah perusahaan-perusahaan BUMN. Pembentukan holding tersebut bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional yang tengah dikebut pemerintah.
Dalam pembentukan holding infrastruktur tersebut, PT Hutama Karya ditunjuk sebagai leader. Adapun, sejumlah perusahaan BUMN lainnya yang terlibat dalam holding tersebut antara lain PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya (Persero), dan PT Indra Karya (Persero).
Progres terakhir, holding infrastruktur masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Direktur Utama Hutama Karya Bintang Perbowo menyebut proses pembentukan holding BUMN di bidang infrastruktur telah rampung. Kini, kata Bintang, pihaknya tengah menunggu kelanjutan proses tersebut dari pemerintah.
"Holding semua prosesnya sudah di Setneg (Sekretariat Negara). Tinggal ke Presiden dan itu sudah di luar kuasa kami," kata Bintang, September lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
