Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Agus Pambagio menilai setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan pembangunan infrastruktur di Indonesia keteteran.
Pertama adalah lemahnya koordinasi antarlintas pengambil kebijakan di pusat maupun daerah. Menurutnya, banyak program infrastruktur yang dibangun di daerah, namun karena koordinasinya yang tidak optimal menyebabkan proyek tersebut terbengkalai.
"Kaitannya dengan daerah, seharusnya Kementerian Dalam Negeri dilibatkan dari awal. Kemendagri yang menjembatani antara kementerian terkait dengan Kepala Daerah," ucapnya dalam diskusi bertajuk Infrastruktur-Membongkar Sumbatan Perekonomian Indonesia, di Solaria, FX Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/4/2015).
Selain itu, masalah pembebasan lahan yang kebanyakan tidak selesai karena yang merasa memiliki lahan tidak sepakat dengan 'deal-deal-an' yang diganti oleh pemerintah. Ini sebenarnya ditengarai oleh adanya calo lahan.
"Pengalihan lahan seharusnya yang diupayakan mendapat ganti bukan lah calonya," kata dia.
Terakhir yakni soal pendanaan. Agus membeberkan, masalah jalan tol saja, itu sudah menjadi proyek yang ditenderkan lama, kurang lebih dari 15 tahun yang lalu, namun terhambat oleh pendanaan.
"Kalau memang Pemerintah tidak mampu, jangan ragu buat dikasih pada pihak swasta untuk mengggarap," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
