Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung RI Loeke Larasati Agoestina (kiri) bersama Dirut PT PII (Persero) Armand Hermawan.
Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung RI Loeke Larasati Agoestina (kiri) bersama Dirut PT PII (Persero) Armand Hermawan.

3 BUMN Teken Kerja Sama dengan Kejagung

Ekonomi penjaminan infrastruktur indonesia
15 Januari 2019 15:28
Jakarta: Tiga perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Agung. Tujuannya, untuk mengatasi masalah hukum perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) dengan Kejakasaan.
 
Penandatangan dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung RI Loeke Larasati Agoestina bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan PT Danareksa (Persero).
 
Direktur Utama PT PII Armand Hermawan mengatakan, kesepakatan ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi antara PT PII dan Jamdatun dalam bidang perdata dan tata usaha negara.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Diharapkan semua proyek infrastruktur yang diberikan penjaminan oleh PT PII dapat terlaksana sesuai hukum yang berlaku dan meningkatkan tata kelola yang baik," kata Armand, Senin, 14 Januari 2019.
 
PT PII juga menjalin kerja sama dengan Jamdatun untuk memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) terkait penjaminan PT PII untuk proyek infrastruktur strategis nasional, yaitu Jalan Tol Batang-Semarang dan Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar. Serta Pendapat Hukum tentang pemenuhan Environmental And Social Management Framework (ESMF) dalam Perjanjian Penjaminan PT PII.
 
Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Arief Budiman menambahkan, dengan adanya nota kesepahaman dengan Kejaksaan, kegiatan bisnis yang dilakukan selalu dalam koridor peraturan perundangan yang ada. "Serta, untuk menghindari adanya permasalahan di kemudian hari," kata Arief.
 
Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama Frans Y. Sahusilawane berharap, melalui kerja sama edngan Kejagung pihaknya lebih siap menghadapi permasalahan hukum, baik dari sisi hukum nasional maupun internasional, secara profesional dalam kerangka Good Coorporate Governance.
 
"Dalam bertransformasi dari perusahaan reasuransi lokal menjadi pemain regional dan global, Indonesia Re mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan hukum, baik dari sisi hukum nasional maupun internasional," kata Frans.
 
Baca: JK Ingin Produk Indonesia Bersaing di Pasar Dunia
 
Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI Loeke Larasati mengatakan, kerja sama ini sangat tepat. Karena Kejagung dapat memberikan kajian dari aspek hukum kepada ketiga BUMN itu sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
 
Selain pertimbangan hukum, kata dia, Jamdatun Kejaksaan Agung diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum kepada masyarakat.
 
Loeke memastikan semua tugas serta fungsi tersebut dilakukan dengan baik. Tujuannya supaya dapat mewujudkan penegakan hukum yang ekonomis, efektif, dan efisien, baik di pusat maupun di daerah.
 

 

(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi