Dalam kuliah umumnya di Cornell University New York, Sri Mulyani menyebut masalah stunting menjadi persoalan yang dihadapi oleh Indonesia. Pemerintah bersama Bank Dunia berupaya menyelesaikan masalah stunting dengan penanganan lintas institusi.
"Dalam bidang kesehatan kami juga membuat universal health coverage. Tantangan terbesar bukan dalam anggaran ataupun kebijakannya, namun terletak pada eksekusinya," kata dia dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Kamis, 11 April 2019.
Tantangan lainnya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan agar merata karena luasnya wilayah Indonesia. Peningkatkan kualitas pendidikan dilakukan dengan alokasi anggaran yang telah didesentralisasi dengan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
"Kemudian, bagaimana pendidikan menghasilkan keterampilan yang tepat. Pemerintah saat ini mengalokasikan anggaran tertinggi dalam APBN bukan untuk militer tapi untuk pendidikan sebesar 20 persen," jelas dia.
Selain itu, pemerintah juga melibatkan pihak swasta agar bisa berpartisipasi dalam pendidikan. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif seperti pengecualian pajak untuk buku literatur, riset dan pelatihan vokasi, serta dana abadi pendidikan untuk riset.
"Kami juga membuat sovereign wealth fund untuk pendidikan dimana dalam periode 10 tahun telah menghasilkan banyak hal (sekaligus) untuk riset sebagai sarana alumni dan swasta untuk menguatkan riset dan development," ungkapnya.
Dirinya menambahkan hasil daripada pembangunan SDM tidak bisa terlihat langsung dalam waktu singkat. Berbeda dengan infrastruktur, yang kita anggarannya dikucurkan maka hasil dari pembangunanya langsung bisa terlihat dan dirasakan hasilnya.
Selain SDM tantangan lain adalah kebutuhan dana investasi untuk pengembangan revolusi industri 4.0 yang tidak sedikit. Untuk itu, pemerintah melakukan optimalisasi pendapatan serta perbaikan sistem perpajakan sebagai langkah reformasi kebijakan fiskal.
"Agar kebijakan pengembangan SDM tetap berlangsung, kita butuh pajak. Indonesia telah melakukan reformasi perpajakan agar keberlangsungan ekonomi tetap berjalan. Reformasi perpajakan bukan hanya agar bisa memperoleh sumber perpajakan yang lebih banyak namun dengan cara yang lebih efisien dan lebih baik," pungkas dia.
Sri Mulyani menyebut dunia telah berubah dalam revolusi industri. Meski begitu, revolusi industri 4.0 dinilai tetap memberikan kesempatan negara berkembang untuk melanjutkan pembangunan atau demokratisasi program pembangunan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
