Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Muladi mengatakan, kedaulatan pangan saat ini harus jadi fokus pemerintah dan butuh perhatian yang lebih. Sebab, niatan Pemerintahan Jokowi-JK untuk itu sudah diatur dalam perundang-undangan pangan yang telah disahkan DPR RI pada 2012.
Viva menambahkan, saat ini proyeksi penduduk mengalami kenaikan cukup signifikan, yakni mencapai 13 juta orang per lima tahun. Bila dibandingkan kebutuhan pangan seperti beras, maka diperlukan 109 kilogram (kg) per orang setiap tahunnya.
"Kebutuhan beras itu tiap tahun pasti akan terus meningkat," ujar Viva dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (21/10/2016).
Selain itu, lanjutnya, kondisi pangan saat ini sudah masuk kepada mekanisme pasar bebas. Padahal, pemerintah wajib menyediakan keterjangkauan pangan kepada seluruh rakyat dengan cara mengendalikan dan menstabilisasi harga.
"Karena jika tidak, yang ada hanya dominasi kaum pemilik modal yang kemudian mengendalikan pasokan dan harga. Dan pemerintah harus mampu mengendalikan harga dan pasokan," tegas Viva.
Selain itu, pemerintah juga harus memikirkan untuk mewujudkan kesejahteraan petani. Menurutnya, banyak persoalan petani yang harus segera dibenahi pemerintah seperti keterpurukan kesejahteraan dan jumlah petani yang semakin susut karena tak visible.
Sementara itu, Ketua Kajian Strategis BPP Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI), Pipink A Bisma menyarankan agar pemerintah segera membentuk kelembagaan khusus yang menangani persoalan pangan secara nasional atau Badan Otoritas Pangan Nasional.
"Lembaga itu sesuai amanat UU Pangan dan bertanggung jawab langsung pada presiden. Bertanggung atas cadangan pangan, bertanggung jawab atas stabilitas harga pangan, bertanggung jawab atas distribusi pangan, bertanggung jawab atas impor dan ekspor pangan, serta bertanggung jawab untuk mewujudkan kedaulatan pangan," papar dia.
Dengan adanya lembaga tersebut, diyakini program pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan akan semakin fokus. "Kita bisa fokus apa yang menjadi program mewujudkan kedaulatan pangan," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
