Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo diperiksa KPK MTVN/Surya Perkasa.
Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo diperiksa KPK MTVN/Surya Perkasa.

Mendes Belum Tahu Keluhan terhadap Stafsusnya

Ekonomi kementerian desa
Media Indonesia • 03 September 2017 18:32
medcom.id, Jakarta: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengaku belum menerima informasi keluhan dari para pejabat strukturalnya kepada Ombudsman.
 
Para pejabat struktural dan Aparat Sipil Negara (ASN) Kemendes mengadu kepada Ombudsman lantaran staf khusus (stafsus) menteri kerap bersikap arogan dan bertindak di luar kewenangannya.
 
"Saya belum mendengar (informasi) itu," ucap Eko kepada Media Indonesia, Minggu 3 September 2017.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menyebut jumlah stafsusnya tidak berbeda dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sekretaris Kementerian, Deputi, Staf Khusus, dan Staf Ahli, yakni tiga orang. Kinerja stafsus juga dievaluasi dan dirinya mengaku telah mengganti stafsusnya sebanyak dua kali selama ia menjabat sebagai Mendes.
 
"Staf khusus kalau tidak berkinerja dengan baik atau aneh-aneh saya ganti juga. Saya sudah dua kali mengganti stafsus saya," tukasnya.
 
Menurut Eko, evaluasi terhadap kinerja seluruh pejabat struktural selalu dilakukan. Tahun ini ia baru saja mengevaluasi dan merotasi beberapa pejabat struktural hingga ke eselon II.
 
Selain itu, tahun lalu, ia mengaku telah memberhentikan 800 tenaga ahli yang tugasnya tidak jelas dan telah menghambat penyerapan anggaran Kemendes. Hasilnya, klaim Eko, penyerapan anggaran Kemendes naik dari 69 persen pada 2015 menjadi 94 persen pada tahun lalu.
 
"Saya tidak mau ada orang-orang yang tidak berkinerja baik dan terindikasi masalah yang merasa sakti dan selama ini tidak tersentuh," kata dia.
 
Sebelumnya, Komisioner Ombudsman Alvin Lie menyatakan pihaknya kerap mendapatkan keluhan dari para pejabat struktural terkait kelakuan stafsus menteri. Dilaporkan, para stafsus kerap dinilai arogan dan bertindak di luar kewenangannya. Para stafsus tersebut bekerja seolah-olah menjadi pejabat struktural dengan membuat keputusan dan memarahi pejabat struktural.
 
"Padahal mereka tidak punya hak di sana. Mereka hanya memberikan masukan kepada menteri," pungkas Alvin.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif