Ilustrasi - - Foto: dok MI/ Palce Amalo
Ilustrasi - - Foto: dok MI/ Palce Amalo

Status Negara Maju Momentum Indonesia Tingkatkan Ekspor ke AS

Ekonomi indonesia-as Negara Berkembang
Ilham wibowo • 25 Februari 2020 12:09
Jakarta: US Trade Representative (USTR) memperketat kriteria negara berkembang yang berhak mendapatkan pengecualian de minimis dan negligible import volumes untuk pengenaan tarif anti-subsidi atau countervailing duty (CVD), pada 10 Februari 2020. Berdasarkan keputusan tersebut, Indonesia tidak lagi dimasukkan dalam daftar negara berkembang.

Menanggapi hal itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyatakan bahwa Indonesia siap
meningkatkan daya saing khususnya meningkatkan ekspor ke AS. Selain itu, status Indonesia sebagai negara penerima fasilitas Generalized System Preference (GSP) tidak terdampak.
 
"Dikeluarkannya Indonesia dalam kategori negara berkembang tersebut, artinya daya saing produk Indonesia harus ditingkatkan agar kita terus dapat memenangkan pasar ekspor Indonesia. Sementara itu, perubahan kriteria negara berkembang yang ditetapkan USTR tersebut hanya berlaku dalam aturan pengenaan CVD dan tidak berdampak pada status Indonesia sebagai negara berkembang penerima fasilitas GSP," papar Agus melalui keterangan resmi, Selasa, 25 Februari 2020.

 
Menurut USTR tiga kriteria baru yang diterapkan AS untuk negara berkembang adalah berdasarkan Gross National Income menurut versi Bank Dunia (lebih dari USD12,375 per tahun), pangsa total perdagangan dunia di atas 0,5 persen (sebelumnya dua persen), dan negara berkembang yang merupakan anggota Uni Eropa, OECD, dan G-20.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Merujuk kriteria tersebut, USTR mengeluarkan daftar negara berkembang dari pengecualian de minimis CVD, misalnya Argentina, Brasil, India, Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Agus menuturkan bahwa Indonesia juga dikeluarkan dari pengecualian tersebut karena keanggotaan Indonesia dalam G-20 dan memiliki pangsa total perdagangan dunia 0,9 persen.
 
Lebih lanjut, Mendag Agus menyampaikan pemerintah Indonesia dan pemerintah AS masih terus mengadakan konsultasi terkait country review penerima program GSP. Status negara berkembang penerima fasilitas GSP sendiri diatur dalam statute yang berbeda di bawah Trade Act 1974.
 
“Indonesia saat ini tengah berkoordinasi erat dengan pihak AS untuk memastikan status Indonesia sebagai penerima GSP," ujarnya.
 
Total perdagangan Indonesia-AS pada 2019 tercatat mencapai USD26,97 miliar atau menurun 5,73 persen dari tahun sebelumnya yang senilai USD28,6 miliar. Dengan ekspor Indonesia pada 2019 sebesar USD17,72 miliar dan impor USD 9,25 miliar Indonesia surplus sebesar USD8,46 miliar.
 
Ekspor utama Indonesia ke AS pada 2019 di antaranya udang-udangan (krustasea) segar, karet alam, alas kaki, jerseys, pakaian wanita dan anak perempuan, serta ban pneumatik baru. Sedangkan, produk impor utama Indonesia dari AS tahun 2019, yaitu biji kedelai, kapas, gandum dan meslin, residu tepung pati, dan tepung bukan konsumsi.

 
Sementara itu, total nilai investasi AS di Indonesia pada 2019 tercatat sebesar USD989,3 juta yang terdiri dari 788 proyek yang didominasi sektor pertambangan (78 persen). Sektor lainnya yaitu industri listrik, gas, dan air dan industri jasa.

 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif