Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kemungkinan ini masih harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (BI). Pasalnya dengan potensi pengunaan e-money yang akan meningkat maka dana mengendap dari segmen ini akan semakin tinggi.
"Karena itu belum dimasukkan sebagai dana pihak ketiga. Jadi baru masuk sebagai kewajiban segera. Kita akan diskusikan. Memang jumlahnya kita belum tahu," ujarnya, ditemui di Menara Mandiri, Plaza Bapindo, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin 25 September 2017.
Dirinya menambahkan, saat ini jumlah kartu e-money yang beredar sebanyak 9,6 juta kartu dengan 53 persen kartu yang aktif. Dengan demikian maka potensi dari dana mengendap dari jumlah kartu e-money tersebut bisa digunakan paling tidak untuk investasi.
"Intinya bisa kita investasikan, kalau sekarang kan baru cuma kewajiban segera. Anggap itu sebagai aset lain-lain, bahasanya begitu. Kalau ini diperbolehkan menjadi dana pihak ketiga ini merupakan balancing dari revenue sourch kita," jelas dia.
Apalagi, lanjut Tiko, biasa ia disapa, pemerintah juga akan menjalankan kewajiban transaksi nontunai di jalan tol. Dalam mendukung program ini maka dibutuhkan infrastruktur pendukung serta fasilitas isi ulang (top up) yang memadai oleh bank selaku penyedia e-money.
"Sambil jalan (pembahasan), yang paling utama bagaimana menambah fasilitas reader dan top up. Karena 1 Oktober kita butuh perbanyak e-money dan infrastruktur supaya di semua pintu jalan tol, masyarakat mudah untuk dapat kartunya," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
