Apalagi, menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan saat ini para debitur atau peminjam kredit ke bank cenderung sudah memiliki kemampuan bayar yang meningkat.
"Sudah dikasih waktu dua tahun dan sudah siap, dan sepertinya debitur-debitur juga sudah mulai," ujarnya di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Jumat 25 Agustus 2017.
OJK saat ini sedang mengkaji untuk memperpanjang atau tidak, pemberlakuan peraturan relaksasi restrukturisasi kredit. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK/03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum.
Relaksasi tersebut diatur untuk berlaku selama dua tahun. Saat OJK menerbitkan peraturan tersebut pada 2015, perbankan sedang menghadapi masalah membengkaknya NPL. Salah satu penyebabnya adalah NPL di kredit sektor komoditas yang memburuk menyusul anjloknya harga komoditas di pasar global.
Adapun ketentuan POJK itu mengatur mengenai restrukturisasi yang dilakukan sebelum terjadi penurunan kualitas kredit. Jika sebelumnya restrukturisasi kredit memperhitungkan tiga pilar, maka OJK dengan relaksasi itu hanya memberlakukan penggunaan satu atau dua pilar dari tiga pilar yang ada jika relaksasi tersebut tidak diperpanjang, maka OJK akan kembali menggunakan tiga pilar yaitu sektor industri, kondisi perusahaan, dan kemampuan membayar untuk menjaga kehati-hatian bank sebelum menyalurkan kredit.
Sementara hingga Juni 2017, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) perbankan tercatat 3,0 persen (gross) atau 1,4 persen (net). Angka NPL itu menurun dibanding Mei 2017 yang sebesar 3,1 persen (gross).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
