"Selain itu, pihak perbankan juga tak mau mengucurkan kredit karena dinilai berisiko gagal bayar," ujar Wakil Sekjen DPP Real Estate Indonesia (REI) Johny Halim, di Mentawai, Senin 1 Mei 2017.
Selain itu, lanjutnya, persoalan juga hadir karena tanah yang tidak rata sehingga untuk land clearing butuh banyak biaya. Belum lagi, bahan bangunan yang harus didatangkan dari luar pulau. Sehingga biaya juga meningkat. Kondisi seperti ini harus bisa dihilangkan.
"Pihak perbankan juga awalnya tak mau membiayai. Baru setelah ada jaminan dari Menteri PUPERA dan DPP REI BTN mau membiayai," terang Johny.
PT Arupadathu Adisesanti, satu-satunya pengembang yang nekad membangun perumahan sederhana tapak di Kepualuan Mentawai. Setelah satu tahun mangkrak, baru bank pelat merah mau memberikan kucuran kredit.
Sementara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mulai kesulitan memenuhi kebutuhan rumah bagi buruh dan pegawainya yang hampir mencapai 4.000 orang. Ditambah lagi anggota TNI dan Polri yang terpaksa harus menyewa sendiri rumah tempat tinggal mereka.
"Baru 10 persen pegawai di Mentawai memiliki rumah, selebihnya mengontrak," ujar Pelaksana Tugas Bupati Mentawai Syafrizal.
Setidaknya sudah 17 tahun di kabupaten ini belum ada pengembang perumahan yang mau membangun rumah murah di Kepulauan Mentawai. Untuk itu, perlu ada sejumlah langkah agar persoalan ini bisa terselesaikan dan persoalan ketersediaan rumah murah yang layak huni bisa tercipta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
