Pelabuhan Cilamaya. Dok/Kementerian BUMN
Pelabuhan Cilamaya. Dok/Kementerian BUMN

Jika Pemerintah Tak Ambil Bagian, Jepang Kurang 'Greget' Bangun Pelabuhan

Dheri Agriesta • 08 April 2015 20:27
medcom.id, Jakarta: Pembangunan proyek pelabuhan di Cilamaya dibatalkan pemerintah karena lokasi yang dianggap tak ideal. Pembangunan digeser ke arah timur, Subang atau Indramayu sebagai alternatif. Jepang yang memegang proyek pembangunan di Cilamaya pun disebut masih tertarik untuk membangun di daerah lain.
 
Namun, ketertarikan pihak swasta Jepang ternyata tak buta. Jepang dianggap kurang 'greget' untuk mengambil proyek ini jika pemerintah Indonesia tak ikut ambil bagian.
 
"Kalau transportasi kereta peluru saya yakin, cuma kalau untuk pelabuhan kalau bukan pemerintah itu agak sulit karena kalau trasportasi kereta itu kan cepat memutar uangnya (balik modal), kalau pelabuhan investasi 30 tahun kan juga belum tentu, itu susah," kata Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2015).

Yusron menilai pemerintah harus ambil bagian dalam pembangunan pelabuhan, investasi di pelabuhan tak terlalu menguntungkan tetapi diperlukan untuk mendukung berbagai program pemerintah. Berbeda dengan Shinkansen, nilai jual pelabuhan tak seberapa untuk dikelola penuh pihak swasta.
 
Seperti pembangunan pelabuhan di wilayah timur Pelabuhan Cilamaya, proyek pembangunan yang diubah menjadi bussiness to bussiness cukup sulit. Apalagi, memperoleh keuntungan dari pelabuhan sedikit lebih susah. Makanya, Jepang disebut kurang tertarik jika pemerintah tak ambil bagian dalam investasi ini.
 
"Pak Jusuf (Wapres Jusuf Kalla) paling tahu tentang itu, nampaknya pelabuhan itu enggak begitu nafsu," tukas Yusron.
 
Seperti diketahui, setelah melakukan peninjauan lewat udara, JK melihat di dekat lokasi pembangunan Pelabuhan Cilamaya penuh dengan rig dan fasilitas pengeboran yang telah ada sejak dulu. Pembangunan pelabuhan di Cilamaya pun dibatalkan. Meski begitu, pembangunan pelabuhan tetap akan dilakukan, tak dibatalkan. Hanya saja, pemerintah akan mencari daerah yang lebih aman untuk melakukan pembangunan pelabuhan ini.
 
JK menjelaskan, pemerintah akan mencari daerah yang cukup aman untuk melakukan pembangunan pelabuhan yang berguna untuk mendukung industri di Indonesia ini. Setidaknya, kata JK, ada 10 kilometer koridor bebas dari lepas pantai.
 
"Pokoknya yang aman di timur yang di depannya tidak ada rig-rig. Yang bisa ada koridor 10 km bebas, ya antara Subang dan Indramayu," tukas orang nomor dua di Republik ini.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WID)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan