"Ide PMN dalam konteks ini tepat. Itu berarti pemerintah berpihak kepada BUMN," kata dia, di Gedung Dewan Pers, Jalan Raya Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu (8/11/2015).
Dirinya menambahkan, salah satu contoh BUMN yang diberikan PMN adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN). Untuk mengoptimalkan peran PLN, harusnya diberikan kesempatan bagi penyediaan listrik oleh swasta sehingga bisa mengurangi monopoli listrik di PLN.
"Padahal swasta ini ada peran dalam perekonomian. Berikan lapangan permainan yang sama antara BUMN dan swasta. Kalau monopoli itu akan ada inefisiensi yang tinggi," terang dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan, ada ketidakadilan dari pemerintah dalam menyikapi ketersediaan listrik baik oleh PLN maupun oleh swasta.
"Kalau ada listrik defisit itu PLN disalahkan. Tapi ketika swasta berhasil membangun maka akan diberikan apresiasi tinggi. Tapi kalau gagal bangun mereka tidak diberi punishment. Ini juga tidak adil," jelas Fabby.
Untuk itu, dirinya berharap, pemerintah punya regulasi yang jelas untuk mengatur porsi yang dimiliki oleh PLN ataupun swasta dalam menyediakan kebutuhan listrik di Tanah Air.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
