Ilustrasi. MI/Galih Pradipta.
Ilustrasi. MI/Galih Pradipta.

Banyak Deregulasi Kebijakan tak Dipatuhi Kementerian

Gabriela Jessica Restiana Sihite • 11 Agustus 2016 06:31
medcom.id, Jakarta: Banyak kementerian yang 'membandel' dalam menerapkan paket deregulasi kebijakan yang sudah diumumkan pemerintah. Hal ini tampak dari belum berjalannya kebijakan-kebijakan tersebut secara efisien yang tampak dari munculnya aturan serupa dengan nama yang berbeda. 
 
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian Edy Putra Irawady mengungkapkan banyak kementerian yang nyatanya belum melakukan deregulasi kebijakan. Hal itu didapatnya dari hasil penyelidikan Satgas Evaluasi Paket Kebijakan.
 
Edy menjelaskan setelah paket kebijakan deregulasi dirilis, banyak kementerian yang langsung memangkas izin-izin atau kebijakan yang tidak perlu. Namun, setelah itu, kebijakan serupa dibuat lagi oleh kementerian-kementerian tersebut.

"Banyak (keluhannya). Apalagi soal kepatuhan substansi deregulasi. Misalnya, deregulasi bilang untuk pangkas rekomendasi izin. Tapi rekomendasi hilang, muncul aturan baru. Jadi yang diperintahkan dalam deregulasi itu dituruti, tapi ternyata kebijakannya hanya berubah nama," ucap Edy di Jakarta, Rabu (10/8/2016).
 
Sayangnya, Edy enggan menyebut nama kementeriannya dan aturan yang belum dipangkas secara substansi tersebut.
 
"Banyak lah. Pak Teten (Kepala Staf Kepresidenan) yang tahu persis," cetusnya.
 
Selain itu, Pokja II Satgas di bidang Percepatan dan Penuntasan Regulasi juga dikatakan Edy sudah mulai mengevaluasi efek 12 paket kebijakan yang sudah dirilis pemerintah. Dia mengatakan tim pokja mencatat ada peningkatan kepercayaan publik dan kepercayaan dunia usaha. Selain itu, 89 persen pemerintah daerah diklaim sudah paham tentang paket-paket kebijakan pemerintah.
 
"Lalu soal menjaga kepastian hukum, Kemenkumham sudah selesaikan delapan kasus yang ternyata mengganggu iklim dan kenyamanan usaha. Yang paling aktif mengawal paket kebijakan ini Bank Indonesia dan Kemenkumham. Jadi kita katakan satgas sudah berjalan efektif," papar Edy.
 
Edy pun menyebut masih ada 14 tema paket kebijakan lagi yang belum disusun pemerintah. 12 paket yang sudah ada dinilainya masih mencakup enam tema.
 
"Kita punya 20 tema, sekarang masih 6 tema. Intinya tujuannya, meningkatkan daya beli masyarakat karena menyumbang pertumbuhan ekonomi sampai 55 persen. Selain itu inti temanya, industri berdaya saing, perluasan ekspor, investasi dan pariwisata," tukasnya.

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SAW)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan