Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Foto: Medcom.id/Nia Deviyana
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Foto: Medcom.id/Nia Deviyana

Beda Cara Susi dan Edhy Hadapi Pencuri Ikan di Natuna

Ekonomi kelautan dan perikanan Laut Natuna Utara
Suci Sedya Utami • 06 Januari 2020 15:12
Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memiliki cara yang berbeda dengan menteri sebelumnya Susi Pudjiastuti dalam menghadapi kapal asing pencuri ikan.
 
Hal ini terkait adanya pelanggaran wilayah yang dilakukan kapal pencari ikan Tiongkok hingga ke perairan Natuna. Negeri Tirai Bambu tersebut mengklaim perairan sekitar Natuna merupakan wilayah tradisional penangkapan ikan mereka. Padahal, wilayah tersebut merupakan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia dengan landasan hukum berupa Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 2982.
 
Bila Susi kala itu memilih untuk membakar, menyita, hingga menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan aksi pencarian ikan di wilayah Indonesia karena dianggap sebagai illegal fishing atau pencurian, Edhy malah mengatakan peristiwa tersebut harus dihadapi dengan kepala dingin. Edhy juga tidak mau terpancing dan langsung bertindak gegabah karena berkaitan dengan keamanan dan kedaulatan negara.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita jangan terpancing, terprovokasi. Kita harus cool, kita sikapi ini. Yang jelas kedaulatan di atas segala-galanya," kata Edhy ditemui di kantor pusat BPK, Jakarta Pusat, Senin, 6 Januari 2020.
 
Politikus Partai Gerindra itu tidak menampik adanya 1.000 kapal yang mondar-mandir di perairan Natuna. Namun ia bilang, jumlah tersebut tentu tidak seluruhnya merupakan kapal pencari ikan. Ada kapal dagang yang lewat, kapal transportasi, kapal nelayan, dan lain sebagainya.
 
"Kalau kapal nelayan yang ada kan sudah kita ambil, buktinya Vietnam kita berhasil ambil tiga, berarti jumlah itu kelihatan. Kalau ribuan kapal, itu memang daerah terpadat, tempat lalu lalang," tutur dia.
 
Lebih jauh ia mengatakan pihaknya telah mengirim tim untuk mengawasi lalu-lalang kapal di sana. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga (K/L) lainnya dalam melaksanakan tugas dan menjaga kedaulatan perairan Indonesia.
 
Sementara itu, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengutarakan harapannya agar pemerintah dapat terus menegakkan hukum terhadap siapa pun pihak yang melakukan aktivitas pencurian ikan di kawasan perairan nasional.
 
"Perlakukan pencuri ikan dengan penegakan hukum atas apa yang mereka lakukan," sebut Susi.
 
Dia menegaskan penegakan hukum terhadap pencuri ikan berbeda dengan menjaga persahabatan atau iklim investasi.
 
Permintaan yang sama juga disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim.
 
Dia berharap pemerintah termasuk KKP diharapkan dapat terus mendorong semakin semaraknya aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan-nelayan Indonesia di Laut Natuna yang merupakan bagian dari perairan nasional.
 
"Dalam diplomasi internasional, kehadiran merupakan kata kunci yang harus dimenangkan," kata Abdul Halim.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif