Wapres Jusuf Kalla menyerahkan Anugerah Paritrana kepada pemda dan perusahaan yang taat administrasi dalam mendukung BPJS Ketenagakerjaan (Foto:Dok.Setwapres)
Wapres Jusuf Kalla menyerahkan Anugerah Paritrana kepada pemda dan perusahaan yang taat administrasi dalam mendukung BPJS Ketenagakerjaan (Foto:Dok.Setwapres)

JK Serahkan Anugerah Paritrana 2018 kepada Pemda dan Korporasi

Ekonomi Berita BPJS Ketenagakerjaan
M Studio • 03 Juli 2019 19:23
Jakarta: Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menyerahkan Anugerah Paritrana kepada pemerintah daerah (pemda) dan perusahaan yang taat administrasi dalam mendukung BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK).
 
Terdapat 45 peserta yang mendapat penghargaan tersebut. Mereka terdiri atas enam pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta 39 perusahaan skala besar, kecil, dan menengah.
 
Dalam sambutannya, JK menyebut Anugerah Paritrana merupakan apresiasi pemerintah kepada perusahaan dan pemda untuk tetap menjaga kesejahteraan para pekerja, juga mendisiplinkan pekerja untuk menyelesaikan iuran BPJSTK.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"DI negara yang maju, tentu yang pertama ialah bagaimana kita semua berusaha untuk menyejahterakan rakyat kita secara adil. Salah satu bentuknya adalah bagaimana mendorong kesejahteraan para pekerja agar ekonomi kita bisa berjalan dengan baik," ujar JK, di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Juli 2019.
 
Anugerah Paritrana memiliki dua makna sekaligus. Pertama, sebagai penghargaan atas kinerja yang dijalankan oleh pemda dan korporasi. Kedua, sebagai contoh kepada yang lainnya.
 
"Pekerja jangan dianggap sebagai buruh saja, tapi juga sebagai keluarga. Karena perusahaan-perusahaan bergantung pada semangat dari tenaga kerjanya. Hubungan keduanya sangat penting untuk kita jalin antara pemda dan perusahaan-perusahaan untuk menyejahterakan pekerja," ucap JK.
 
JK Serahkan Anugerah Paritrana 2018 kepada Pemda dan Korporasi
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (Foto:Dok.Setwapres)
 
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, mengapresiasi langkah pemda dan perusahaan peserta yang menerima Anugerah Paritrana 2018.
 
"Tahun ini sebanyak 33 pemerintah provinsi, 105 pemerintah kabupaten/kota, 89 perusahaan skala besar, 80 perusahaan skala menengah, serta 33 UKM (Usaha Kecil dan Mikro) turut berpartisipasi untuk merebut Anugerah Paritrana," kata Agus Susanto.
 
Agus berharap Anugerah Paritrana dapat mendukung harmonisasi seluruh regulasi yang ada terkait jaminan sosial dan bagi perusahaan agar mendukung tertib administrasi data kepesertaan BPJSTK.
 
Anugerah Paritrana juga sebagai upaya mempertegas pentingnya peran pemda dalam pelaksanaan implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.
 
"Pemberian penghargaan ini semata-mata agar perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja di Indonesia dapat segera terwujud," tutur Agus.
 
JK Serahkan Anugerah Paritrana 2018 kepada Pemda dan Korporasi
Wapres Jusuf Kalla menyerahkan Anugerah Paritrana kepada pemda dan perusahaan yang taat administrasi dalam mendukung BPJS Ketenagakerjaan (Foto:Dok.Setwapres)
 
Anugerah Paritrana merupakan bentuk apresiasi BPJS Ketenagakerjaan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaaan (PMK) kepada para pemda dan perusahaan yang sepanjang 2018, telah mendukung penuh implementasi dan tertib administrasi jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.
 
Proses penilaian dilakukan melalui seleksi tingkat wilayah yang dilakukan oleh tim penilai daerah yang terdiri atas sekretaris daerah provinsi, kepala Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat provinsi, kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan tingkat provinsi, kepala dinas yang membidangi UMKM di tingkat provinsi, Apindo provinsi, serikat pekerja, dan tim dari Bidang Kepesertaan Wilayah atau Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di ibu kota provinsi.
 
Tim penilai merupakan tim independen yang tidak memiliki kepentingan tertentu agar kualitas pemenang yang didapat benar-benar murni berdasarkan atas hasil penilaian.
 
Aspek penilaian untuk Paritrana Award meliputi aspek kebijakan, aspek penerapan, aspek kinerja, dan wawancara yang dilakukan tim penilai secara langsung dengan narasumber yang hadir atas produk peraturan yang telah dikeluarkan dan implementasi jaminan sosial tenaga kerja di wilayahnya.
 
"Wawancara dilakukan bersama tim penilai yang terdiri atas ahli jaminan sosial, praktisi, pejabat kementerian, dan tentu saja dari BPJS Ketenagakerjaan," kata Agus.
 

(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif