Pemerintah Bakal Terbitkan Aturan terkait Blended Finance

Suci Sedya Utami 10 Oktober 2018 16:30 WIB
IMF-World Bank
Pemerintah Bakal Terbitkan Aturan terkait <i>Blended Finance</i>
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) bersama Menkominfo Rudiantara (kiri) dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kanan) -- Foto: Antara/ M Agung Rajasa
Nusa Dua: Pemerintah bakal mengeluarkan aturan untuk mendorong implementasi blended finance. Skema pembiayaan campuran ini menjadi salah satu alternatif dalam mendanai proyek infrastruktur.

"Pemerintah tentunya akan membantu dengan memberikan insentif berupa regulasi seperti Perpres tentang sampah dan bank lagi," kata Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Nusa Dua Bali, Rabu, 10 Oktober 2018.

Luhut mengatakan metode pembiayaan ini telah dikenal sejak 1,5 tahun lalu. Alasannya, pemerintah tidak ingin menggantungkan semua pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya yang terkait dengan SDGs.

"Tidak sedikit proyek-proyek yang akan kita tandatangani di akhir acara ini nanti, dan kebanyakan berhubungan dengan SDG's seperti lingkungan hidup, sampah laut, sampah plastik, dan lain sebagainya," ujar dia.

Dalam kesempatan sama, Presiden Yayasan United in Diversity (UID), Mari Elka Pangestu mengatakan, kunci dari keberhasilan blended finance adalah kerja sama.

“Membangun rasa percaya itu membutuhkan kerja sama, antara lain dari pemerintah dan sektor swasta yang menjadi rekan dalam upaya ini. Dengan adanya forum ini kita bukan hanya membicarakan bagaimana mencapai SDG's tetapi juga bagaimana agar SDG's ini bisa terwujud," kata Mari.

Menurutnya, pembiayaan ini lebih mempertimbangkan biaya sosial ke depan agar dapat menarik investor yang fokus kepada aspek lingkungan.

“Proyek-proyek pembangunan kita yang berhubungan dengan SDGs jumlahnya tidak sedikit seperti ecotourism, lingkungan hidup, health, ekonomi perempuan,  dan lain-lain," jelas dia.

Adapun skema blended finance disampaikan dalam Forum Tri Hita Karana (THK) di Nusa Dua, Bali. Forum ini mempresentasikan proyek-proyek besar, investasi dan komitmen mengimplementasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs).



(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id