"KKP saat ini telah melakukan inisiasi kerja sama dengan IMAS (Institute for Marine and Antarctica) dalam pembudidayaan lobster," kata Kepala Biro Humas dan Kerja sama Luar Negeri KKP, Agung Tri Prasetyo dalam siaran pers yang dikutip dari Antara, Rabu, 26 Februari 2020.
Menteri Edhy dijadwalkan tiba di Melbourne, Australia, pada Kamis pagi 27 Februari 2020. Siang harinya, Menteri Edhy langsung bergerak ke IMAS, kampus yang berafiliasi dengan Universitas Tasmania (Utas).
IMAS dinilai telah berhasil membudidayakan lobster serta pembesaran sampai ukuran dewasa. Bahkan 2020 ini, IMAS-Utas membuka program doktoral (PhD) pembudidayaan lobster yang mempelajari fisiologi, perilaku, nutrisi, biologi molekuler dan kesehatan lobster.
Menteri Edhy juga akan menandatangani kerja sama dengan Universitas Tasmania, sekaligus melihat langsung hatchery dan lahan budidaya lobster, tuna dan abalone di sana.
Selain itu, kunjungan kerja sepekan Menteri Edhy di Australia juga akan diisi dengan mendatangi University of Wollonggong, di mana Menteri Edhy juga akan melakukan penandatangan kerja sama, hingga bertemu dengan diaspora Indonesia di sana.
Sebelumnya Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengingatkan aturan terkait komoditas lobster yang dibuat KKP tidak hanya menguntungkan pengusaha besar tetapi juga harus memperhatikan beragam aspek lain yang esensial.
Sekjen Kiara Susan Herawati mengutarakan harapannya agar pemerintah dapat membangun sistem budidaya lobster atau penangkapan lobster yang berbasis masyarakat, keberlanjutan lingkungan dan menguntungkan.
"Masuknya modal besar dipastikan akan menutup kemungkinan pembudidaya dari masyarakat yang umumnya bermodal kecil akan tumbang. Harusnya mereka yang mendapat dukungan dan perlindungan dari pemerintah," ucapnya.
Susan berpendapat bahwa orientasi tata kelola perikanan, khususnya, lobster, kepiting dan rajungan yang disiapkan pada saat ini dianggap hanya menguntungkan pengusaha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
