Demikian hal itu diutarakan Pimpinan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Atum Burhanuddin melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (15/12/2015).
Menurutnya, kinerja itu bisa dilihat dari jumlah peserta yang terus meningkat. "Saya kira pencapaian BPJS Ketenagakerjaan sudah cukup baik. Ini terlihat dari program baru jaminan pensiun (JP) yang sudah diikuti 4,6 juta peserta. Hanya dalam waktu lima bulan, mereka sudah bisa meraih jumlah yang cukup banyak," ujar Atum.
Menurut dia, pencapaian yang baik juga terlihat dari jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meningkat siginifikan sebesar 116 persen pada Oktober 2015 menjadi 19,034 juta dibandingkan Oktober tahun lalu sebanyak 16,3 juta.
"Meski pencapaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan terbilang cukup baik, namun pelayanan terhadap peserta harus terus ditingkatkan. Selain itu, transparansi mengenai penggunaan dana juga perlu digalakkan," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Advokasi Serikat Pekerja Nasional (SPN) Djoko Heriyono mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan harus bisa menggunakan wewenangnya untuk bisa menekan perusahaan yang belum mengikutkan pekerjanya menjadi peserta. Hal ini harus dilakukan agar setiap pekerja bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Mengenai manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan, Djoko mengaku sampai saat ini sudah cukup baik. Salah satunya adalah pemberian imbal hasil dari program Jaminan Hari Tua (JHT) yang selalu di atas 10 persen. "Harusnya jaminan pensiun imbal hasilnya juga bisa seperti JHT," paparnya.
Hal senada diutarakan Direktur Eksekutif PKJSN Ridwan Max Sijabat yang meminta kepada pemerintah secara serius mengimplementasikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya dengan mengadakan program jaminan pengangguran seperti yang dilakukan di beberapa negara, contohnya Amerika Serikat.
Menurut Ridwan, implementasi era baru jaminan sosial yang dimiliki Indonesia saat ini sudah sangat memperhatikan kesejateraan para pekerja.
"Hanya saja buat mereka yang menjadi pengangguran karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan, pemerintah juga harus memikirkan nasib mereka. Ke depannya kami usulkan perlu dipertimbangkan juga jaminan pengangguran seperti yang diberlakukan negara-negara barat," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
