"Pengkhianatan dalam bentuk korupsi adalah sebuah tindakan yang memalukan mereka dan keluarganya tetapi juga memalukan seluruh intisitusi. Saya sangat kecewa tentunya," kata dia ditemui di Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis, 4 Oktober 2018.
KPK sebelumnya melakukan OTT di Ambon dan Papua dengan menangkap sejumlah pejabat negara. Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan adanya operasi senyap di dua lokasi tersebut, meskipun masih enggan merinci siapa saja yang tertangkap serta kasus yang melibatkan para pejabat negara tersebut.
Baca: Enam Orang Ditangkap dalam OTT di Ambon dan Papua
Sri Mulyani meminta kejadian ini menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Apalagi korupsi yang dilakukan bersama-sama dengan wajib pajak merupakan tindakan yang mengkhiatani institusi tempat oknum pegawau tersebut bekerja.
"Ini adalah suatu pelajaran yang membuat kita harus terus makin waspada. Kita tidak pernah merasa terlena dan berasumsi bahwa segalanya baik. Ini memberikan pelajaran pada sistem di dalam Ditjen Pajak maupun Kementerian Keuangan," jelas dia.
Dirinya telah menginstruksikan Inspektorat Jenderal untuk melihat dan mendeteksi para oknum yang tertangkap. Sri Mulyani menambahkan mereka yang terkena OTT memang sudah dideteksi, namun KPK dinilai memiliki bukti lebih kuat untuk menjerat para pelaku.
"Namun mungkin KPK memiliki bukti dan memiliki tingkat pelacakan yang lebih baik dan kami berterima kasih bahwa KPK melakukan dan membantu kami membersihkan institusi ditjen pajak dan Kemenkeu secara umum untuk terus menjaga integritasnya," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
