Bahlil menyebut investasi mangkrak sering kali disebabkan oleh adanya ego sektoral antar kementerian/lembaga atau dari para pemerintah daerah. Dirinya menilai baik gubernur bupati atau wali kota sering kali membuat realisasi investasi terhambat hanya karena menunggu perizinan dari pemerintah daerah.
"Saya tahu mereka ini baik tapi kadang-kadang suratnya sudah diteken, cap suratnya belum datang, staf pegang cap surat. Jadi kewenangan pemegang cap surat dengan bupati yang teken surat kadang-kadang sama, ini problemnya," kata dia dalam Rakornas Investasi 2020 di Ritz Carlton, SCBD, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020.
Selain itu, masalah yang menghambat realisasi investasi tidak hanya soal berbelitnya regulasi yang ada. Namun masalah di lapangan sering kali menyebabkan investor khawatir untuk segera merealisasikan rencana penanaman modalnya.
"Di Lapangan paling banyak sekali masalah Pak Presiden. Hantu-hantu paling banyak baik hantu berdasi baik hantu tidak berdasi. Mereka ini seperti dapat dirasakan tapi tidak bisa dipegang seperti angin, yang bisa tahu cuma bupati walikota dan gubernur," jelas dia.
Dirinya menambahkan realisasi investasi di BKPM tahun lalu tercatat mencapai Rp809,6 triliun atau melebihi target Rp729 triliun. Realisasi investasi menyerap kurang lebih sejuta tenaga kerja, dengan porsi investasi di Jawa 52,3 persen dan di luar Jawa 47,8 persen.
"Kami juga dikasih target untuk investasi 2020 kurang lebih Rp886 triliun, berat sekali. Tapi kemarin kami udah rapat bapak presiden dengan DPMPTSP seluruh Indonesia, insyaallah kami bisa selesaikan tanggung jawab yang dibebankan itu," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
