Ilustrasi - - Foto: Antara/ Galih Pradipta
Ilustrasi - - Foto: Antara/ Galih Pradipta

Pemerintah Diminta Prioritaskan Nasabah Produk Tradisional Jiwasraya

Husen Miftahudin • 21 Februari 2020 12:28
Jakarta: Pemerintah dan manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) disarankan memprioritaskan nasabah produk asuransi tradisional dibandingkan nasabah JS Saving Plan. Sebab imbal hasil produk asuransi tradisional Jiwasraya terhitung lebih rendah layaknya return pada produk asuransi umum lainnya.
 
Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty mengatakan besaran imbal hasil produk JS Saving Plan diketahui di atas suku bunga deposito dan obligasi. Sehingga, risiko investasinya menjadi lebih tinggi.
 
Selain itu, jumlah nasabah produk tradisional lebih banyak ketimbang nasabah produk JS Saving Plan. Nasabah produk tradisional mencapai 4,7 juta orang, sedangkan nasabah JS Saving Plan hanya 17 ribu orang.

"Nasabah Saving Plan penting juga. Cuma baiknya yang 4,7 juta dulu dong yang pastinya yang rentan dulu," ujar Telisa kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 21 Februari 2020.
 
Mayoritas nasabah tradisional Jiwasraya merupakan masyarakat menengah ke bawah seperti pensiunan dan pegawai. Sementara nasabah JS Saving Plan dari kalangan menengah ke atas yang diyakini memahami risiko investasi.
 
Telisa berpandangan potret ini menandakan bahwa efek psikologis dari diprioritaskannya nasabah masyarakat bawah lebih besar sehingga memiliki dampak politik yang juga lebih tinggi.
 
"Kalau dari sektor keuangan juga yang diutamakan yang paling basic. Jadi by the time kalau itu sudah beres, lama-lama diharapkan Jiwasraya restrukturisasinya berjalan sehingga bisa mengembangkan portofolionya, baru bisa bayar JS Saving Plan," sambung Telisa.
 
Menyusul adanya rencana pembayaran nasabah Jiwasraya, pemerintah juga bisa menggunakan skema pembayaran 70 persen untuk nasabah produk tradisional dan 30 persen sisanya untuk membayar nasabah JS Saving Plan. Untuk itu, perlu kerja sama seluruh pihak agar skema pembayaran para nasabah bisa berjalan dengan baik.

 
"Cuma memang pemerintah harus punya roadmap yang jelas. Kalau mau cicil, kaya bagaimana cicilannya. Jangan sampai nanti nyicil terus tidak jelas," pungkas Telisa.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(Des)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan