Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. MI/Rizki.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. MI/Rizki.

Importir Sampah Plastik akan Dipidana

Ekonomi Industri Plastik
Desi Angriani • 05 November 2019 20:36
Jakarta: Pemerintah akan mempidana importir sampah plastik atau limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Hal itu menyusul larangan impor sampah plastik oleh Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-14 Asia Timur di Bangkok, Thailand.
 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan pidana tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
 
"Undang-undang sampah jelas banget bunyinya dilarang memasukkan sampah ke wilayah kesatuan Republik Indonesia. Kan kencang itu dan kejam juga sebetulnya. Nah waktu saya melapor ke Bapak Presiden saya bilang ini sebetulnya pidana ini, enggak boleh," katanya ditemui di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa, 5 November 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Siti menjelaskan selama ini aturan tersebut belum terimplementasi dengan optimal. Perlu kesadaran dari berbagai pihak melakukan pengaduan atau pelaporan.
 
"Saya harus tanya dulu deh datanya. Tapi selama ini baru di zaman ini lah kita kencangin karena kan memang ini kan menurut saya sih tidak terlepas dari kesadaran publik yang tinggi ya pengaduan dan lain-lain," ungkapnya.
 
Adapun dalam Pasal 39 undang-undang tersebut dijelaskan setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sembilan tahun dan denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp3 miliar.
 
Berikutnya setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp5 miliar.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif