Ilustrasi tembakau. (FOTO: Medcom.id)
Ilustrasi tembakau. (FOTO: Medcom.id)

Penggabungan Batasan Produksi Rokok Bisa Dongkrak Penerimaan Negara

Ekonomi penerimaan negara bukan pajak cukai tembakau
Ade Hapsari Lestarini • 27 Juni 2019 17:33
Jakarta: Kebijakan penggabungan batasan produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) dinilai dapat membantu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendongkrak penerimaan negara.
 
Anggota Komisi XI DPR Amir Uskara mengatakan Kemenkeu dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari cukai industri hasil tembakau sehingga target cukai pada 2019 dapat tercapai.
 
"Saya mendorong Kemenkeu untuk melanjutkan kebijakan penggabungan volume produksi SKM dan SPM yang jumlah produksinya di atas tiga miliar batang. Kebijakan ini dapat mencegah pabrikan besar asing melakukan tax avoidance," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Amir, penghentian kebijakan penggabungan batasan produksi SKM dan SPM justru sangat menguntungkan bagi sejumlah perusahaan rokok besar asing.Pasalnya, perusahaan-perusahaan tersebut tetap menikmati tarif cukai yang lebih rendah sehingga berhadap-hadapan langsung dengan perusahaan rokok kecil.
 
"Jangan sampai ada perusahaan rokok besar asing dengan pendapatan triliunan tetapi membayar cukai rokok yang lebih rendah," ujarnya.
 
Jika dibiarkan berlarut-larut, Amir memperkirakan kondisi ini akan menciptakan kegaduhan di industri hasil tembakau. Sebab, dengan terus menikmati tarif cukai yang rendah, perusahaan besar akan mematikan pangsa pasar perusahaan kecil.
 
Oleh karena itu, Kemenkeu harus meneruskan kebijakan penggabungan batasan produksi demi menciptakan iklim bisnis yang kondusif.
 
"Dengan demikian, hal ini dapat menciptakan persaingan adil dan sehat karena pabrikan besar akan bersaing dengan pabrikan besar, sementara pabrikan kecil akan bersaing dengan pabrikan kecil," jelasnya.
 
Ketua Harian Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) Heri Susanto menambahkan pabrikan rokok kecil selama ini tertekan dengan pabrikan besar asing yang menikmati tarif cukai murah.
 
Pemerintah, menurut dia, seharusnya mengatasi persoalan ini dengan segera menggabungkan batasan volume produksi SKM dan SPM menjadi tiga miliar batang. Pabrikan yang jumlah gabungan produksi SKM dan SPM mencapai tiga miliar batang harus membayar tarif cukai tertinggi di masing-masing golongan.
 
"Jika tidak diakumulasikan antara produksi SKM dan SPM, hal ini menjadi pertanyaan dari aspek keadilan. Berarti perusahaan rokok besar asing menikmati tarif yang lebih murah. Selama ini yang menikmati pembedaan SKM dan SPM ini justru perusahaan asing, bukan perusahaan lokal," tegasnya.
 
Dengan penggabungan ini, Heri menjelaskan, tercipta persaingan yang adil dan sehat. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pihaknya akan menutup celah peraturan cukai yang digunakan oleh perusahaan rokok untuk mengalihkan pembayaran cukai yang menggunakan golongan tarif yang lebih murah.
 
"Kami akan tetap fokus mengurangi kelompok industri yang kemudian lari ke kelompok lain atau melakukan evasion atau penghindaran," ujar Sri Mulyani pada Februari 2019 lalu.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif