Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono. Foto: Medcom.id/Husen Miftahudin.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono. Foto: Medcom.id/Husen Miftahudin.

Draf RUU Cipta Lapangan Kerja Rampung

Ekonomi kementerian perekonomian Omnibus Law
Desi Angriani • 20 Januari 2020 19:33
Jakarta: Pemerintah berhasil merampungkan naskah akademik dan draf Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja. Beleid omnibus law tersebut rencananya diserahkan ke DPR pekan depan.
 
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono menyebut penyelesaian draf RUU Cipta Lapangan Kerja dilakukan secara maraton oleh sejumlah kementerian terkait. Khusunya mengenai poin-poin ketenagakerjaan.
 
"Prinsipnya, draf RUU dan naskah akademis sudah selesai," kata Susi di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Susi menuturkan setelah ditetapkan masuk dalam Prolegnas 2020, draf dan naskah akademik RUU Cipta Lapangan kerja bakal diserahkan ke DPR bersamaan dengan Surat Presiden (Surpres) sebagai pengantar. Naskah tersebut akan dibawa oleh perwakilan pemerintah yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
 
"Biasanya Pak Menko dengan yang mendampinginya di Surpres itu. Itu masih Selasa," ungkapnya.
 
Menurutnya, proses pembahasan di DPR akan berjalan lama lantaran melibatkan publik dan tokoh masyarakat. Namun, pemerintah sudah menyiapkan peraturan pelaksana agar RUU Cipta Lapangan Kerja dapat segera diimplementasikan setelah disahkan DPR.
"Ini langsung berjalan. UU mulai berlaku di tanggal diundangkan," pungkas dia.
 
Presiden Joko Widodo sebelumnya mendesak penuntasan naskah akademik dan draf rancangan omnibus law menjelang 100 hari kerja pemerintahan periode kedua. Draf RUU Cipta Lapangan Kerja masih terkendala poin-poin mengenai upah minimum, outsourcing, pekerja asing, uang pesangon, jam kerja, cuti dan sanksi.
 
RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mengamandemen 79 Undang-undang dan 1.244 pasal. Substansinya mencakup 11 klaster yakni Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi.
 
Sementara itu, naskah omnibus law Perpajakan sudah rampung mencakup Pendanaan Investasi, Sistem Teritori, Subjek Pajak Orang Pribadi, Kepatuhan Wajib Pajak, Keadilan Iklim Berusaha, dan Fasilitas.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif