Hal itu disampaikan oleh Azam dalam rapat kerja (Raker) bersama Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, dan jajaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pada Rabu, 18 Juli 2019.
Disebutkan Azam, permasalahan neraca gula berlangsung sejak 2004. "Karena tidak punya neraca gula, impor gula raw sugar itu bisa menjadi ajang permainan," kata Azam dikutip Dpr.go.id.
Politikus Demokrat itu menyebutkan, tidak beresnya neraca gula berdampak terhadap produk lokal, terutama yang berbasis tebu. Sebab, banyak hasil olahan raw sugar berupa gula rafinasi yang dijual di pasaran.
Dalam Peraturan Menteri (Permen) Perindustrian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Fasilitas Memperoleh Bahan Baku dalam Rangka Pembangunan Industri Gula, disebutkan bahwa gula rafinasi adalah bahan baku untuk industri makanan, minuman, dan rafinasi.
Selain penyelewengan penggunaan, Azam juga menyebutkan gula rafinasi lebih murah daripada produk lokal berbasis tebu. Kondisi tersebut membuat harga gula yang berbasis tebu tidak bisa bersaing.
"Menjadi jomplang harganya. Gula rafinasi murah, sementara gula berbasis tebu harganya tinggi, di pasar tidak laku," katanya.
Azam pun meminta pemerintah untuk segera mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya dengan komitmen menerapkan Permen Perindustrian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Fasilitas Memperoleh Bahan Baku dalam Rangka Pembangunan Industri Gula.
"Jangan sampai dengan peraturan itu jadi memudahkan impor raw sugar. Walaupun sudah ada aturan macam-macam, tetapi di lapangannya bisa berbeda. Izin itu bisa lepas begitu saja. Apalagi punya kepentingan untuk memasukkan raw sugar yang marginnya luar biasa," ujar Azam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
