"Saya sangat kecewa dengan DPR karena tetap mengesahkan UU PPP yang ditolak kalangan buruh dan masyarakat," katanya kepada wartawan, Selasa, 24 Mei 2022.
Andi Gani meyakini UU PPP yang disahkan ini akan menjadi landasan hukum sekaligus memuluskan jalan bagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Andi Gani yang juga Pimpinan Konfederasi Buruh ASEAN Trade Union Council (ATUC) mengingatkan kepada DPR untuk selalu mendengar aspirasi rakyat. "Dengan adanya keputusan dari DPR ini, gerakan buruh Indonesia akan merespons segera dan cepat," tegasnya.
Namun begitu, Andi Gani belum memberikan keterangan secara detail langkah apa yang akan dilakukan buruh atas keputusan DPR ini.
Untuk diketahui, pengesahan Revisi UU PPP ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung DPR, Jakarta. Seluruh anggota parlemen setuju dengan pengesahan tersebut.
Revisi UU PPP merupakan inisiatif DPR untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional. Karena, metode omnibus law dalam pembuatan UU Cipta Kerja tak diatur di sistem pembuatan perundang-undangan.
MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional karena metode pembuatannya tak sesuai dengan UU PPP. Namun, MK menyatakan UU Cipta Kerja masih berlaku hingga 2023, batas akhir DPR untuk melakukan revisi.
