Empat fintech lending raih izin usaha dari OJK. (FOTO; Medcom.id/Nia Deviyana)
Empat fintech lending raih izin usaha dari OJK. (FOTO; Medcom.id/Nia Deviyana)

Empat Fintech Lending Raih Izin Usaha dari OJK

Ekonomi fintech
Nia Deviyana • 16 Mei 2019 13:11
Jakarta: Empat perusahaan financial technology (fintech) peer to peer (P2P) lending mendapatkan lisensi atau izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 
Adapun keempat perusahaan tersebut antara lain PT Investree Radhika Jaya (Investree), PT Indo Fin Tek (Dompet Kilat), PT Amartha Mikro Fintek (Amartha), dan PT Creative Mobile Adventure (KIMO).
 
Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas Asosiasi Fintek Pendanaan Indonesia (AFPI) Tumbur Pardede mengatakan terbitnya izin usaha mengisyaratkan kepercayaan regulator terhadap kematangan penyelenggara fintech P2P lending dalam menjalankan usaha secara transparan, otomasi, dan memiliki kepedulian terhadap perlindungan konsumen.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami mengapreasiasi empat anggota kami yang berhasil mendapatkan izin dari OJK setelah melakukan serangkaian proses panjang demi memastikan industri fintech lending dibangun dengan infrastruktur yang kuat," ujar Tumbur saat mengisi diskusi di Centennial Tower, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Mei 2019.
 
Tumbur melanjutkan perolehan izin juga menandakan adanya kepastian bagi industri ini. Dia optimistis ke depan anggota AFPI yang lain bisa mendapatkan lisensi apabila berhasil menjalankan bisnis sesuai aturan dan standar operasi OJK.
 
"Selama patuh terhadap kebijakan OJK dan asosiasi, maka perizinan usaha dengan mudah bisa diperoleh. Semoga lisensi kepada empat anggota kami menjadi penyemangat bagi anggota yang lain yang masih berstatus terdaftar," imbuhnya.
 
Dengan demikian hingga kini terdapat 108 penyelenggara fintech lending yang berstatus terdaftar di OJK, dan empat fintech lending sudah berstatus berizin.
 
Tumbur menegaskan AFPI terus fokus menjadi mitra strategis OJK dalam menjalankan fungsi peraturan dan pengawasan bagi para penyelenggara fintech lending. Untuk menjadi anggota AFPI, kata Tumbur, fintech harus terdaftar di OJK.
 
"Kehadiran AFPI akan mendukung program pemerintah dalam mendukung inklusi keuangan di masyarakat, serta mengisi kebutuhan kredit masyarakat khususnya UMKM yang belum tersentuh lembaga jasa keuangan konvensional," pungkasnya.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif