Moeldoko: Sistem Anti Suap Tingkatkan Investor
Kepala Kantor Staf Presiden Jend (Pur) Moedoko dalam Seminar Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Sektor Hulu Migas di Aryaduta, Selasa 27 Maret 2018. Medcom'Kautsar.
Jakarta: Kepala Staf Pesiden menjaskan, Implementasi SNI ISO 37001:2016 yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dapat menarik investor terutama dalam sektor migas.

"Penerapan SNI ISO 37001 oleh SKK Migas akan meningkatkan daya tarik investasi migas Indonesia karena mengurangi biaya investasi dan meningkatkan kepastian usaha,” ujar Kepala Kantor Staf Presiden Jend (Pur) Moedoko dalam Seminar Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Sektor Hulu Migas di Aryaduta, Selasa 27 Maret 2018.

Peningkatan investasi di sektor migas semakin dibutuhkan seiring dengan tren kenaikan harga minyak dunia pada awal 2018 hingga berada di level USD 60-an per barel. Kenaikan ini harus segera direspons pemerintah karena berpotensi mengganggu Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Ia menambahkan biaya yang tinggi pada ekonomi lantaran perilaku korupsi yang menyebabkan biaya tinggi. Tidak heran jika investor ragu untuk investasi di Indonesia. Sistem tersebut dipercaya memberikan kepastian pada investor dan biaya tinggi akan hilang.

Selain itu, Ia berharap pelaku penyedia barang dan jasa akan turut mendapatkan maanfat karena standar tersebut mendorong kompetisi yang seimbang.

Bersamaan dengan itu, Badan standardisasi Nasional (BSN) menyampaikan apresiasi atas langkah SKK Migas menerapkan SNI IS0 37001 : 2016. Hal tersebut dipercaya dapat menciptakan industri hulu migas yang transparan dan efisien.

"Industri hulu migas yang transparan otomatis bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara," tambah Kepala BSN Bambang Prasetya.

Dalam implementasi SNI IS0 37001 : 2016 SKK Migas telah menerbitkan aturan laragangan menerima dan memberikan suap yang berlaku kepada manajemen, pegawai, dan tenaga alih daya di SKK Migas.

Nantinya pegawai SKK Migas akan diuji kelayakan terkait standarisasi tersebut. Serta para penyedia barang dan jasa sebelum menjalin kerja sama dengan SKK Migas.



(SAW)