"Kami mau segera berdialog dengan Pak Presiden, sehingga mengetahui fakta-fakta lapangan yang sesungguhnya," ucap Wakil Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) Sutia Budi kepada Media Indonesia, Minggu, 17 Desember 2017.
Menurut Sutia, dialog dengan Presiden Jokowi merupakan hasil kesepakatan antara para nelayan dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) pada Juli lalu. Terdapat empat kesepakatan, yakni penundaan larangan cantrang menjadi hingga akhir 2017, melakukan uji petik terhadap penggunaan cantrang, pemerintah akan melihat langsung sentra-sentra nelayan cantrang, dan dialog antara nelayan dan Presiden Jokowi.
"Kami mau menagih hasil kesepakatan itu," cetus Sutia.
Sutia mengatakan hasil uji petik tidak menyebut bahwa cantrang merupakan alat tangkap yang merusak lingkungan. Namun, nelayan akan terbuka bila ada pengaturan standar penggunaan cantrang.
Para nelayan, nilai Sutia, sangat terbuka bila pemerintah ingin melakukan pembuktian secara komprehensif. Sayangnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak pernah mau berdiskusi dengan para nelayan cantrang.
"Mereka melakukan kajian hanya sepihak, kami nelayan tidak dilibatkan. Padahal, kalau mau dibuktikan bersama, nelayan tidak keberatan," tukasnya.
Ditemui di kantor KKP, Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardjianto menegaskan penggunaan cantrang akan tetap dilarang per 1 Januari 2018. Pemerintah tidak akan menunda lagi kebijakan tersebut.
"Cantrang selesai sudah, tidak perlu dibahas lagi. 1 Januari 2018 pelarangannya diterapkan, jadi artinya cantrang tidak boleh beroperasi di Indonesia," ujar Rifky.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
