Illustrasi. MI/RAMDANI.
Illustrasi. MI/RAMDANI.

Dana Alokasi IKM Naik Jadi Rp540 Miliar

Ekonomi pmn
Nia Deviyana • 26 Februari 2019 19:32
Jakarta: Dana alokasi khusus (DAK) pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) pada 2019 ditetapkan sebesar Rp540 miliar. Anggaran untuk 109 kabupaten dan kota ini dalam upaya penumbuhan wirausaha industri baru.
 
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih mengatakan kenaikan anggaran juga dalam upaya merevitalisasi sentra IKM. Selain itu, pembangunan infrastruktur penunjang IKM seiring dengan implementasi industri 4.0 juga turut dialokasikan.
 
“Selain mengandalkan dana dekonsentrasi, pemerintah daerah juga diarahkan untuk mulai menggunakan DAK. Misalnya untuk penguatan jaringan dalam pemasaran IKM. Apalagi IKM di Indonesia harus sudah memenuhi kriteria di era dunia digital,” kata Gati di Jakarta, Selasa, 26 Februari 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Program DAK Fisik Revitalisasi Sentra IKM sudah berjalan sejak tahun 2016 dengan pagu alokasi anggaran sebesar Rp166,3 miliar untuk 149 kabupaten/kota. Sementara tahun 2017 mencapai Rp161,5 miliar untuk 113 kabupaten/kota dan di tahun 2018 naik menjadi Rp173,7 miliar untuk 73 kabupaten/kota.
 
Menurut Gati, anggaran DAK juga dikucurkan untuk meningkatkan daya saing IKM nasional. Hasil pengembangan yang dilakukan diyakini lebih kompetitif di pasar domestik maupun global.
 
"Agar semua IKM yang ada di seluruh Indonesia bisa berkembang dengan baik, terutama dalam menghadapi era industri 4.0,” tuturnya.
 
Sbagaimana yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik, pemerintah daerah dapat mengusulkan kegiatan yang berfokus pada sentra yang sudah ada atau eksis. Fokus penerima dalam kriteria masih memerlukan peningkatan sarana dan prasarana.
 
“Proses DAK mulai dari usulan sampai ketetapan penerima, menggunakan sistem terpusat di Bappenas. Selanjutnya, dilakukan koordinasi teknis dan substansi dengan Direktorat Jenderal IKMA serta penganggaran sampai pada penetapan di Kementerian Keuangan," paparnya.
 
Gati menambahkan tantangan yang kerap dihadapi pemerintah daerah dalam pengembangan IKM antara lain mengenai akses pembiayaan, kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan ketersediaan bahan baku. Karenanya, program vokasi telah digagas untuk menyiapkan SDM yang lebih berkompeten dalam mengakses teknologi.
 
Gati melanjutkan terkait pembiayaan, pemerintah bakal memfasilitasi lebih banyak program kredit usaha rakyat (KUR). “Kami juga melakukan edukasi teknologi pembayaran, seiring dengan semakin banyaknya platform pembiayaan non-tunai atau digitalisasi pembayaran,” ungkap Gati.
 
Kemenperin pun melakukan program link and match antara pelaku IKM dengan industri skala besar. Sebab, pasar yang dimiliki oleh IKM ini ada di industri besar, dan ini sesuai dengan penerapan peta jalan Making Indonesia 4.0.
 
IKM merupakan sektor mayoritas dari populasi industri di Indonesia yang selama ini berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Jumlah IKM hingga kini telah melampaui 4,4 juta unit dan menyerap tenaga kerja lebih dari 10,1 juta orang.
 
“Dengan kontribusi tersebut, IKM memiliki peran cukup dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan pengembangan sektor swasta yang dinamis,” ucap Gati.
 
Selama periode 2015-2019, ditargetkan industri kecil dapat tumbuh sebanyak 20.000 unit usaha. Hal ini memerlukan upaya kolaborasi yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah serta stakeholders terkait.
 
“Di sinilah pentingnya suatu kerja sama, kolaborasi dan sinergi pemerintah, asosiasi, pelaku industri, serta lembaga litbang, pendidikan, hingga perbankan untuk dapat mencapai target-target yang telah ditentukan,” pungkasnya.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif