Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati. (FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah)
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati. (FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah)

Pengalihan Komando BP Batam Disebut Membuat Gaduh

Ekonomi bp batam
Desi Angriani • 13 Desember 2018 22:50
Jakarta: Pengalihan komando Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam kepada pemerintah kota dinilai membuat kegaduhan iklim investasi. Keputusan itu justru mengejutkan investor, padahal mereka sedang wait and see menjelang tahun politik.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan penunjukan Wali Kota Batam Muhammad Rudi sebagai ex-officio Badan Pengusahaan (BP) Batam mencerminkan bahwa pemerintah kota tidak mampu mengelola 
KPBPB.

"Kalau memang, katakanlah, yang ingin diganti itu pengelolanya, Ya putuskan saja orang pemkot yang ditunjuk sebagai Kepala BP Batam. Jadi tidak akan menimbulkan kegaduhan pada investor," ujar Enny saat dihubungi Medcom.id di Jakarta, Kamis, 13 Desember 2018.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Menurutnya, pemerintah keliru menyerahkan BP Batam kepada pemerintah kota. Sebab, pemkot sangat politis. Dengan kata lain, segala kebijakan dapat berubah sangat cepat tergantung pada pemimpin terpilih. Di sisi lain, investor membutuhkan kepastian regulasi dalam jangka panjang. Jika ini terus terjadi maka tak heran para investor asing hengkang dari Indonesia dan lebih memilih menanamkan modalnya ke negara lain, seperti Vietnam dan Thailand.

"BP Batam itu ada sejak otonomi daerah dan pemkot lahir setelah otonomi daerah pada 2000, jadi bagaimana ceritanya diserahkan kembali ke daerah. Wong dulu saja belum lahir, narasi politisasi ini enggak bisa mengelabui investor," imbuh dia.

Enny menambahkan beberapa waktu terakhir pemerintahan Joko Widodo juga kerap terburu-buru dalam mengambil keputusan. Banyak kebijakan yang belum matang, tapi sudah diluncurkan. Pola tersebut, tambah dia, kontradiktif dan tidak produktif bagi iklim investasi.

"Orang luar jadi enggak yakin untuk berinvestasi kalau pemerintah sembarangan seperti itu," ungkap Enny.

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian sebelumnya menegaskan BP Batam tidak dibubarkan. Hanya jabatan Kepala BP Batam yang dipegang oleh Lukita Dinarsyah Tuwo bakal dirangkap secara ex-officio oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi.

Dengan kata lain, pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam tetap dilakukan oleh BP Batam. Keputusan pemerintah ini dipercaya dapat mendorong pengembangan kawasan ekonomi di Batam yang selama ini tersendat oleh dualisme kewenangan.

Adapun regulasi yang mengatur pelaksanaan rangkap jabatan Kepala BP Batam secara ex-officio oleh Wali Kota Batam tengah disiapkan Kemenko Perekonomian.

 


(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi