Illustrasi. MI/RAMDANI.
Illustrasi. MI/RAMDANI.

Pelaku Kartel Tiket Pesawat Bisa Disanksi Rp25 Miliar

Ekonomi kartel
Ilham wibowo • 21 Januari 2019 20:17
Jakarta: Sekelompok perusahaan dilarang keras melakukan kesepakatan pengendalian harga atau praktik kartel. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bakal memberikan sanksi tegas dengan denda maksimal hingga Rp25 miliar.
 
Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih mengatakan ketentuan ini juga berlaku saat terjadi praktik curang dalam kenaikan tarif tiket pesawat terbang oleh perusahaan maskapai. Tahap penelitian KPPU kini telah dilakukan untuk dilakukan verifikasi secara mendalam.
 
"Poinnya adalah memberikan kejelasan apakah masuk atau tidak (melakukan kartel). Sesuai undang-undang kami bisa denda maksimal Rp25 miliar," ungkap Guntur di kantor KPPU, Jakarta, Senin, 21 Januari 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Aturan main ini merujuk pada Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha. Menurut Guntur, pihaknya bisa memberikan rekomendasi untuk membatalkan dan menetapkan pembatalan kesepakatan antara perusahaan dan pesaingnya terkait penetapan harga.
 
Perusahaan yang terindikasi melakukan kartel juga wajib membayar ganti rugi. Jika dikenai pokok pidana, pelaku bisa dihukum kurungan selama maksimal lima bulan. "Terkait informasi yang beredar di penerbangan ada dua hal yang sudah menjadi tindak lanjut dari KPPU yakni penetapan harga tiket dan kargo," ungkapnya.
 
Sanksi tegas ini bakal diberikan bila tahapan terkahir telah dijalani yakni proses pengadilan. Guntur menuturkan, lamanya proses penyelidikan KPPU hingga masuk meja hijau tersebut tergantung bukti yang ditemukan.
 
"Penelitian tidak ada batas waktu, apakah cukup atau tidak. Kami tidak punya kewenangan menyadap, menyita dan menangkap, kalau bukti kurang tentu tidak bisa dipaksakan pada tahap selanjutnya," ujarnya.
 
Meski demikian, dugaan praktik kartel yang telah masuk dalam fokus KPPU ini tak akan berlaku surut. Sebuah temuan kasus bisa dilanjutkan saat bukti telah tercukupi.
"Itu tantangan bagi kami, kasus yang sudah dua tahun juga kami akan terus tindak lanjuti," pungkasnya.
 


 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif