"Selama lima tahun tidak pemekaran (daerah). Tadi saya bicara kepada Pak Presiden untuk tetap mempertahankan hal-hal ini agar tidak menambah overheat (beban anggaran) pemerintah daerah atau pusat," ujar Kalla dalam Forum Musrenbangnas 2019 di Hotel Shangri-La, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Mei 2019.
Menurut Kalla, besarnya beban anggaran dalam pemekaran daerah karena harus menyediakan kantor dan gedung-gedung baru untuk pemerintahan. Belum lagi bila kantor pemerintahan yang dibangun tak sesuai dengan jumlah penduduk.
"Ada kabupaten yang penduduknya 200 ribu atau 300 ribu, tapi kantor bupatinya kayak apa. Itu nanti tidak sejalan," ungkap dia.
Anggaran kian terbebani lantaran daerah pemekaran baru butuh pegawai pemerintahan. Kondisi tersebut menyandera anggaran untuk menggaji pegawai pemerintahan. Selain itu, karena daerah pemekaran baru belum mampu menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai.
Oleh karena itu, Kalla berpesan agar Jokowi melanjutkan moratorium pemekaran daerah baru. "Kita menghabiskan banyak dana untuk anggaran pembangunan pendidikan karena pemekaran. Apalagi pemekaran belum tentu meningkatkan kemampuan dan hanya menambah belanja rutin yang tinggi," tutup Kalla.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
