Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Setkab.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Setkab.

Ex-Officio Kepala BP Batam Dipastikan tak Bertentangan UU Pemda

Ekonomi bp batam
Husen Miftahudin • 07 Januari 2019 21:07
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan kebijakan rangkap jabatan alias ex-officio ‎kepala Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) oleh wali kota Batam tak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinthan Daerah (Pemda).
 
Menurut Darmin, kepala BP Batam bukanlah maksud dari 'pejabat negara' yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Pada pasal 76 ayat 1 huruf (h) UU 23/2014 menyebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
"Sebetulnya itu sudah selesai buat kita. Enggak ada yang bertentangan, kita sudah pelajari undang-undangnya," tegas Darmin di kantor Kemenko Perekonomian, ‎Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Senin, 7 Januari 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Darmin melanjutkan, 'pejabat negara' terdapat dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada pasal 122, kepala BP Batam bukan termasuk pejabat negara. "Di sana (UU ASN), pejabat negara tidak ada kepala BP Batam. Itu dasar hukum undang-undangnya," ungkap Darmin.
 
Sementara, Darmin menjelaskan bahwa pejabat negara adalah jabatan yang terdapat proses pemilihannya‎. Kemudian dilantik dan diambil sumpah oleh presiden atau Mahkamah Agung (MA).
 
"Kalau kepala BP Batam itu siapa (yang melantik dan diambil sumpah)? Oleh Dewan Kawasan. Kalau Dewan Kawasan saja yang menentukan, itu jauh dari posisi jabatan negara. Jadi, tidak ada yang bertentangan dengan undang-undang," imbuhnya.
 
‎Untuk pelaksanaan kebijakan ex-officio kepala BP Batam oleh wali kota Batam, maka diperlukan dua langkah penyiapan yang dilakukan secara paralel. Keduanya adalah penyiapan regulasi berupa pengaturan di dalam peraturan pemerintah (PP) dan transisi pelaksanaannya.
 
Saat ini pemerintah tengah menyusun dan mengharmonisasi perubahan kedua atas PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Ketentuan Rangkap Jabatan oleh Wali Kota Batam. Sementara penyiapan transisi pelaksanaannya dengan mengganti kepala dan seluruh deputi BP Batam.
 
‎"Kita sedang menyiapkan amendemen PP untuk menjadi dasar hukum bagi kepala BP Batam yang akan dirangkap oleh wali kota Batam paling lambat 30 April 2019," pungkas Darmin.
 

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif