Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng, mengungkapkan bahwa penyelundupan akan datang secara bertubi jika Indonesia tak segera benahi sistem hankam. Menurut dia, ketidaksiapan tersebut karena pemerintah juga tak siap secara ekonomi dan finansial.
"Kita memang tak siap secara ekonomi dan finansial, maka secara otomatis akan berimplikasi terhadap hankam. Kapal bukan punya kita, pelabuhan bukan punya kita, sumber daya alam pun dikuasai asing," ungkap dia saat ditemui usai menghadiri diskusi terkait pertahanan dan keamanan dalam menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN di Galeri Cafe Taman Ismail Marzuki (TIM), Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2014).
Penguasaan asing tersebut, menurut dia bisa menimbulkan gangguan dalam hankam dalam negeri. Sebab, pasokan logistik dalam infrastruktur akan terhambat jika hal itu terjadi.
"Bagaimana kalau terjadi sesuatu gangguan keamanan dan pertahanan atau ancaman perang. Bagaimana cara kita untuk memastikan pasokan logistik pada kekuatan nasional kita," jelas dia.
Oleh karena itu, papar dia, pemerintah harus mempersiapkan hal ini dengan segera. Persiapan tersebut, pertama, sistem nasional negara harus lebih pokok melindungi hankam melalui Undang Undang (UU) investasi, UU perdagangan, serta UU sektor keuangan.
"Kedua, memang harus ada keinginan kuat untuk tidak menyerahkan infrastruktur dan rantai pasokan logistik pada perusahaan asing. Sebaiknya dilakukan dan dikerjakan oleh negara dan dikuasai negara. Dengan begitu rantai logistik masih tetap bisa dikendalikan dan dikontrol oleh negara," tutur dia.
Selanjutnya, sebut dia, pemerintah harus lebih mempersiapkan kemampuan dalam bidang keuangan. Seperti pembatasan kepemilikan bank asing di Indonesia.
"Sistem visa bebas kita harus diperketat. Mata uang kita juga harus diperkuat dengan menjaga fluktuasi dolar," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
