Sidang Bersama DPR-DPD RI

Pemerintah Berhasil Turunkan Kemiskinan ke Single Digit

Suci Sedya Utami 16 Agustus 2018 15:38 WIB
kemiskinannota keuangan
Pemerintah Berhasil Turunkan Kemiskinan ke <i>Single Digit</i>
Presiden Joko Widodo saat membacakan nota keuangan. (FOTO: AFP)
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan ke level single digit.

Hal tersebut ia lontarkan di hadapan sidang bersama DPR-DPD RI. Jokowi mengatakan angka kemiskinan turun menjadi 9,82 persen di Maret 2018.

"Kita sudah berhasil menekan angka kemiskinan dari 28,59 juta atau 11,22 persen pada Maret 2015 menjadi 25,95 juta atau 9,82 persen pada Maret 2018," kata Jokowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Agustus 2018.

Namun tentu penurunan angka kemiskinan tidak hanya sampai level tersebut. Berbagai upaya untuk menurunkannya masih terus dilakukan terutama difokuskan untuk menyejahterakan 40 persen lapisan masyarakat dengan tingkat ekonomi terendah.

Dia mengatakan pemerintah merancang banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat agar pemerataan pendapatan bisa segera diwujudkan. Pemerintah melakukan penyelesaian sertifikasi tanah bagi rakyat sehingga rakyat terhindar dari konflik kepemilikan lahan dan juga rakyat memiliki kepastian hukum atas kepemilikan aset, sehingga dapat mereka manfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif serta peningkatan kesejahteraan keluarga.

Langkah percepatan ini membuat penerbitan sertifikat dari yang tadinya hanya selesai 500 ribu atau 800 ribu bidang sertifikat per tahun, saat ini sudah jutaan sertifikat tanah bisa diselesaikan setiap tahunnya. Tahun lalu, target lima juta sertifikat tanah sudah tercapai dan pada 2018 dan 2019 target yang ingin dicapai akan terus meningkat.

Bersamaan dengan sertifikasi tanah, Pemerintah terus menggencarkan reforma agraria dan redistribusi lahan. Sampai 2017 telah dilepaskan area dari kawasan hutan negara sekitar 977 ribu hektare (ha). Begitu juga untuk Perhutanan Sosial sudah diberikan 1,7 juta ha akses kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat.

Proses pengelolaan lahan kawasan hutan itu disertai dengan pendampingan agar tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat bisa tercapai. Keberpihakan pada rakyat juga turut diwujudkan Pemerintah dengan program pembangunan sejuta rumah.

"Tujuannya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar rakyat, Pemerintah juga memperluas akses perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," jelas Jokowi.

 



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id