Demikian pernyataan itu disampaikan oleh Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Ode Rakhman, melalui siaran pers yang diterima Metrotvnews.com, di Jakarta, Jumat (16/1/2015).
Menurut Ode, dengan terbenturnya rencana pembangunan pada persoalan Amdal, seharusnya pemerintah langsung menghentikan. Bukan malah terkesan memaksakan seperti saat ini. "Karena jika dipaksakan pun, pembangunan pelabuhan harus batal demi hukum karena semua perizinannya cacat hukum," ujarnya.
Menurutnya, Amdal merupakan syarat mutlak dalam menerbitkan izin lokasi dan izin lingkungan. Dalam posisi saat ini, ketika Amdal bermasalah, tak seorang pun yang berhak mengklaim bisa melanjutkan pembangunan Pelabuhan Cilamaya.
"Jangan kan Menteri Perhubungan, Presiden Jokowi pun tidak bisa, karena presiden harus tunduk pada undang-undang," tegas Ode.
Ode menambahkan dengan bermasalahnya Amdal ini merupakan bukti bahwa rencana pembangunan itu pun sebenarnya bermasalah sejak awal. Misalnya, tidak melibatkan partisipasi warga atau nelayan. Padahal, konsekuensi pembangunan pelabuhan itu cukup sinifikan, karena bisa mempersempit wilayah tangkap para nelayan.
Salah satu dampak terburuk yang cukup mencemaskan, adalah potensi munculnya gejolak sosial. Termasuk di antaranya, konflik horizontal antarwarga, misalnya para nelayan. Potensi konflik ini tidak bisa dipandang sebelah mata, sebab sangat memungkinkan bisa meluas. Tidak saja dilihat dari kesamaan sosial, namun juga wilayah.
Oleh karena itu, Ode mengingatkan, agar Pemerintah tidak main-main dengan potensi konflik tersebut. Apalagi, pihak-pihak yang berkepentingan dengan rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya, sudah pasti akan berusaha mempengaruhi warga agar menyetujui rencana tersebut. Keterlibatan pihak yang berkepentingan adalah keniscayaan, lanjut Ode, untuk menggembosi suara warga yang menolak.
Salah satu dampak terburuk yang cukup mencemaskan, adalah potensi munculnya gejolak sosial. Termasuk di antaranya, konflik horizontal antarwarga, misalnya para nelayan. Potensi konflik ini tidak bisa dipandang sebelah mata, sebab sangat memungkinkan bisa meluas. Tidak saja dilihat dari kesamaan sosial, namun juga wilayah.
Untuk itu Ode mengingatkan supaya pemerintah tidak main-main dengan potensi konflik tersebut. Apalagi, pihak-pihak yang berkepentingan dengan rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya, sudah pasti akan berusaha mempengaruhi warga agar menyetujui rencana tersebut. Keterlibatan pihak yang berkepentingan adalah keniscayaan, lanjut Ode, untuk menggembosi suara warga yang menolak.
Dalam kondisi seperti itulah, pemerintah harus menjelaskan, mengapa sangat bersikukuh melanjutkan pembangunan Pelabuhan Cilamaya. Padahal, harga yang harus dibayar akibat konflik horizontal sangatlah besar.
"Makanya sangat aneh, jika pemerintah justru terlihat ngotot. Bisa jadi, sikap tersebut akibat adanya intervensi dari Jepang selaku penanam modal," pungkasnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
