NEWSTICKER
Kendaraan Bermotor. Foto : MI/Bary F.
Kendaraan Bermotor. Foto : MI/Bary F.

Sri Mulyani Bakal Pungut Cukai Kendaraan Bermotor Penghasil Emisi

Ekonomi cukai emisi kendaraan
Antara • 19 Februari 2020 16:07
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajukan pengenaan cukai untuk kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi CO2 (karbon). Menurut dia, pengenaan cukai bertujuan untuk mengendalikan polusi dari kendaraan bermotor yang menimbulkan efek rumah kaca.
 
Dirinya menjelaskan beberapa negara telah mengendalikan kendaraan beremisi untuk beralih ke kendaraan yang beremisi rendah atau bahkan zero emission. Selain kesehatan, alasan lainnya juga untuk sustainabilitas lingkungan.
 
"Kalau emisi kendaraan bermotor dikenakan cukai maka objeknya kendaraan bermotor menghasilkan emisi CO2," kata dia dalam rapat di Komisi XI, DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dirinya menambahkan pengenaan cukai ini juga dimaksudkan untuk mendorong produksi kendaraan berbasis listrik yang emisinya jauh lebih kecil. Dengan demikian, kendaraan non listrik yang emisinya lebih besar akan jadi objek cukai baru sehingga mendorong orang beralih.
 
"Pengecualian emisi ini adalah untuk kendaraan yang tidak gunakan BBM, jadi mobil listrik tidak kenakan. Kendaran umum, kendaraan pemerintah, keperluan khusus seperti ambulans damkar dan bus angkutan juga tidak dikenakan," jelas dia.
 
Supaya mendorong produsen untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan (green energy), pemerintah juga akan memberikan insentif. Sedangkan kendaraan yang diproduksi untuk tujuan ekspor rencananya akan dikecualikan dari pengenaan cukai oleh pemerintah.
 
"Subyek cukai pabrikan yang akan membayar, jadi bukan pada pengguna, tiap produsen harus bayarkan. Dan tarif cukainya advalorum dan atau spesifik multi tarif berdasarkan emisi CO2 yang dihasilkan dan aspek keseimbangan dan keadilan," ungkapnya.
 
Untuk pembayarannya, pemerintah akan menarik secara berkala pembayarannya dan dibayar saat barang keluar dari pabrik. Sementara mekanisme pengawasannya sama seperti barang kena cukai, yakni registrasi pabrikan, laporan produksi, pengawasan, dan audit.
 
"Apabila emisi kendaraan diberlakukan cukai, kalau dulu sebetulnya Kemenkeu sudah buat kebijakan dalam bentuk instrumen yang tidak tepat yakni PPnBM, kendaraan CC lebih besar kena pajak kendaraan barang mewah, seharusnya instrumen itu lebih tepat dalam bentuk cukai meski efeknya akan tepat sama. Dua-duanya sama tapi terminologi secara lebih tepat harusnya cukai tapi sama-sama dalam rangka untuk mengurangi konsumsi," pungkas dia.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif