Keluhan tersebut didapatnya saat Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia beserta rombongan melakukan lawatan ke Jepang pada 12-16 Februari 2016. Bahlil memaparkan, keluhat tersebut antara lain masalah ketenagakerjaan, lambannya proses pembebasan lahan, dan kebijakan larangan impor bahan baku tertentu.
"Serta pembatasan penggunaan tenaga kerja asing," ungkap Bahlil, yang melakukan lawatan ke Jepang untuk membahas isu investasi, perdagangan, hingga pengembangan UKM, seperti dikutip dalam siaran persnya, di Jakarta, Sabtu (13/2/2016).
Menurut dia, Hipme Research Center mencatat investasi asing terbesar di Tanah Air selama 2015 masih dipegang oleh Singapura (USD5,9 miliar) disusul Malaysia dengan nilai investasi USD3,1 miliar. Lalu Jepang sebesar USD2,9 miliar, Belanda USD1,3 miliar dan Korea Selatan mencapai USD1,2 miliar.
Sementara Hong Kong berada di posisi ke-6 dengan nilai USD937 juta dan Tiongkok di posisi sembilan dengan investasi USD628 juta. Sebagian besar investasi tersebut di sektor pertambangan dengan nilai USD4 miliar.
Adapun transportasi gudang dan telekomunikasi mencapai USD3,1 miliar, listrik, gas, dan air USD3 miliar, perumahan kawasan industri dan perkantoran USD2,4 miliar.
"Jadi masih terbuka ruang yang besar untuk investasi Jepang," ujar Bahlil.
Di Jepang, tambah Bahlil, Hipmi juga akan melakukan studi banding pengembangan UKM di beberapa tempat.
"Kita akan pelajari bagaimana ekosistem industri UKM di sana. UKM Jepang itu jadi contoh yang baik bagaimana mereka bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar dan global Jepang. Mereka jadi supliernya. Terbentuk satu ekosistem yang baik. Kita mestinya belajar dari mereka. Makanya omzet UKM di sana sampai ratusan miliar bahkan triliunan rupiah. Itu UKM nya saja," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
