"Perdagangan bebas itu juga dapat menimbulkan monopoli," kata Jusuf Kalla, dalam acara penandatanganan MoU antara KPPU dan Kadin di kantor Wapres sebagaimana dikutip dari Antara di Jakarta, Selasa (3/11/2015).
Dengan demikian, menurut Kalla, monopoli juga dapat timbul tidak hanya dari iklim perpolitikan yang otoriter tetapi juga dalam bentuk perdagangan bebas.
Kalla menginginkan agar terciptanya "free and fair trade" (perdagangan yang bebas tetapi juga adil) sehingga perusahaan-perusahaan yang besar tidak "memakan" perusahaan-perusahaan yang kecil tetapi dapat hidup berdampingan secara bersama-sama.
Apalagi, lanjutnya,selaras dengan konstitusi maka perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan gotong royong.
Sebelumnya, LSM Indonesia for Global Justice menyatakan paham liberalisasi perekonomian telah mengganggu stabilitas harga pangan nasional sehingga pemerintah seharusnya menjauhi paham tersebut.
Menurut dia, era liberalisasi pangan dan pertanian dimulai sejak berlakunya perjanjian WTO yang mendorong pembukaan pasar pertanian melalui penghapusan tarif dan melarang negara untuk membuat kebijakan pangan dan pertanian yang berdampak terhadap distorsi harga pangan global.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
