Salah satu poin yang disoroti oleh Perbanas adalah kepemilikan dari bank-bank tersebut. Kepemilikan dari bank dianggap menjadi penting meskipun bukan yang terpenting.
"Kita sudah kasih masukan ke DPR. Masukan kita ini kepemilikan. Itu penting tapi bukan terpenting," tutur Sigit di Griya Perbanas, Jalan Perbanas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 3 September 2015.
Namun begitu, unsur kepemilikan bank tersebut menjadi tidak begitu penting tapi dilihat bagaimana kontribusinya kepada masyarakat. Sebab, masyarakat akan memilih yang lebih murah dibanding mengambil yang mahal.
"Bank milik siapapun, orang ke depan enggak lihat siapa pemiliknya. Kalau anda mengajukan KPR, bank asing kasih 10 persen, bank BUMN kasih 11 persen, bank swasta kasih 11,5 persen, anda pilih bank asing juga kan. Itu contoh," terang dia.
Dirinya menambahkan, dengan orang tidak peduli kepemilikan bank maka akan membuat persepsi masyarakat berbeda. "Orang enggak peduli siapa pemiliknya. Bank Mandiri, BNI pemiliknya siapapun tapi dibilang milik Indonesia," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
