Ilustrasi logistik. (FOTO: ANTARA/Sigid Kurniawan)
Ilustrasi logistik. (FOTO: ANTARA/Sigid Kurniawan)

Sistem Logistik Didesak Masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi XV

Ade Hapsari Lestarini • 21 Maret 2017 15:48
medcom.id Jakarta: Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai ketimpangan ekonomi di Indonesia terjadi akibat tidak adanya dukungan manajemen rantai pasok komoditi di daerah pedesaan dan perkotaan sehingga mengakibatkan harga sejumlah komoditas meningkat drastis.
 
Menurut Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi, pemerataan pembangunan ekonomi dalam negeri dapat terwujud bila pemerintah membenahi sistem logistik nasional, dan melakukan upaya peningkatan kualitas distribusi komoditi perdagangan dengan manajemen rantai pasok.
 
"Indonesia sebagai negara maritim harus memiliki sistem logistik yang handal untuk mendukung distribusi logistik baik nasional dan regional, serta memperbaiki perangkat sistem logistiknya. Dengan begitu, kita bisa menekan biaya hingga 10 persen, dan memudahkan akses antarpulau," ujar Yukki, dalam siaran persnya, Selasa 21 Maret 2017.

Baca: Logistik Menjembatani Industri Nasional dan Internasional
 
Yukki melihat banyak ketimpangan dan ketidakadilan antara produsen di daerah pedesaan dengan pedagang besar di perkotaan. Dia mencontohkan dari sektor pertanian, di mana para petani sebagai produsen produk- produk pertanian justru menerima penghasilan jauh lebih rendah ketimbang pengumpul dan pedagang besar di kota.
 
"Akibatnya, kesejahteraan petani di desa tidak meningkat. Semuanya itu akibat tidak adanya sistem logistik daerah (sislogda) sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan," jelasnya.
 
Demikian halnya dengan sektor perikanan. Walaupun sudah dibangun Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), namun belum didukung manajemen rantai pasok yang handal sehingga komoditi perikanan tetap relatif mahal.
 


 
Pria yang juga Ketua Umum ASEAN Federation of Forwarders Association (AFFA) tersebut menambahkan, pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di daerah-daerah pada umumnya tidak menerapkan manajemen rantai pasok yang tepat, sehingga tidak berkembang maksimal.
 
Dalam pengamatannya, IKM di daerah pada umumnya masih terpusat pada sistem produksi namun tidak terintegrasi dengan aspek pemasaran.
 
"Di era digital saat ini, proses produksi dan pemasaran produksi komoditi perdagangan sudah menjadi satu kesatuan. Bahkan, di negara- negara maju telah menerapkan Supply Chain Management (SCM) Plus," imbuhnya.
 
Paket Kebijakan XV
 
Yukki mengaku pihaknya telah memberi masukan kepada pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution terkait pembenahan sistem logistik nasional.
 
Baca: Paket Kebijakan soal Logistik Segera Meluncur
 
Pemerintah pun akan segera meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XV yang fokus mengenai penyediaan jasa logistik. Yukki berharap pemerintah mampu menerapkan sistem distribusi dan transportasi yang cepat, tepat, dan efisien lewat paket ekonomi tersebut.
 
"Diharapkan lewat Paket Ekonomi XV pemerintah dapat menerapkan sistem distribusi dan transportasi yang lebih baik melalui Sistem Logistik Daerah (Sislogda) yang terintegrasi dengan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dengan menerapkan manajemen rantai pasok," pungkas Yukki.
 
 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AHL)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan