"Saya tegaskan, sampai hari ini kami belum terima salinan putusan resmi. Ini penting karena artinya, kami belum terima putusan resmi dari PTUN," ucap Kuasa Hukum Semen Indonesia, Mahendra Datta, ditemui dalam acara konferensi pers terkait 'Perkembangan Perusahaan serta Update Pabrik Rembang' di Kantor Semen Indonesia, The East Tower, Kuningan, Jakarta, Selasa (15/11/2016).
Mahendra menekankan, keputusan yang datang dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan bisa memberikan putusan penutupan pembangunan maupun pengoperasian pabrik.
"Tidak ada putusan PTUN menghentikan operasional pabrik. Tidak bisa. Yang ada adalah tentang masalah kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara tentang PTUN," ungkap Mahendra.
Keputusan PTUN, diakui Mahendra, hanya urusan perizinan dan keputusan tata usaha negara. Mahendra akan melihat putusan resmi yang diserahkan MA kepada SMGR. Meski begitu, perseroan akan mematuhi seluruh keputusan yang dikeluarkan pengadilan.
Baca : Warga Rembang Dukung Pembangunan Pabrik Semen Indonesia
"Kami belum tahu apa putusannya. Keputusan PTUN tidak ada wewenang memberhentikan pembangunan pabrik. Kami akan ikuti sesuai keputusannya saja. Tidak ada lebih dan kurang," tutur Mahendra.
Sementara itu, Corporate Secretary SMGR, Agung Wiharto melanjutkan, pembangunan pabrik semen sudah mencapai 98 persen di akhir Oktober 2016. Dengan melihat range waktu yang semakin bergulir di November, Agung semakin yakin pembangunan pabrik sudah terselesaikan hingga 100 persen.
Agung menambahkan perseroan optimis pabrik itu bisa berjalan di tahun depan. Sehingga kapasitas pabrik semen di Rembang bisa berkontribusi untuk pendapatan perseroan di 2017.
"Kita sudah uji coba operasi di November dan Desember, tapi belum bisa lari ke pendapatan. Tapi mulai di awal 2017 kita sudah beroperasi untuk berkontribusi ke revenue kami. Yang jelas seluruh perizinan untuk mengoperasikan pabrik itu sudah kita dapatkan, dan semuanya itu jelas dikerjakan oleh lembaga independen," tutup Agung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
