Perombakan pejabat eselon I saat ada perubahan pemimpin Kementerian BUMN lazim terjadi. Tapi kali ini menjadi yang terbesar sejak 15 tahun terakhir karena jumlah dan dilakukan serentak.
"Ini kali pertama ada kementerian yang seluruh eselon 1 kosong melompong dipegang oleh Plt," ujar Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar, dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu, 20 November 2019.
Junisab pun mempertanyakan alasan mendasar dari pencopotan secara serentak seluruh pejabat eselon I itu. "Model rekrutmen terhadap para calon pengganti yang kabarnya jumlahnya akan disusutkan itu, sebaiknya dibuka ke publik. Tentunya berguna supaya Erick Thohir bisa mendapatkan personel yang kinerjanya maksimal. Itu juga akan semakin menyempurnakan keterbukaan yang sudah dimulai oleh Erick Thohir," jelas Junisab.
Ada konsekuensi dari perombakan besar pejabat eselon I di Kementerian BUMN. Menurutnya, proses pergantian akan menyita waktu Erick, sementara di sisi lain Erick harus membenahi ratusan BUMN yang kondisinya tidak sehat, seperti merugikan negara dan masyarakat bahkan diambang kebangkrutan.
Untuk lebih memudahkan Erick, sambung Junisab, idealnya rekrutmen eselon 1 bersumber dari lingkungan BUMN itu sendiri dengan sistem lelang jabatan. "Itu akan membuat kebijakan Kementerian BUMN menjadi lebih fokus, sebab eselon 1 dan 2 bersumber dari personel BUMN. Mereka sudah memahami bagaimana menata kelola BUMN," ujar Junisab.
Selain itu Junisab juga mempertanyakan pemilihan jajaran direksi dan komisaris BUMN. Menurutnya, persoalan ini sangat penting sehingga perlu perhatian lebih.
"Menjadi sempurna kinerja Erick, jika dia memberi waktu dan perhatian yang lebih besar terhadap pergantian jajaran direksi dan komisaris BUMN. Ini akan sangat menyita energi yang luar biasa, sebab karakter BUMN begitu beragam ditimpali konflik politik di luar kementeriannya. Tekanan berlandas kepentingan terhadap kebijakan Erick akan lebih besar dari menteri sebelumnya. Belum lagi konflik di dalam BUMN dan citra buruk terkait beberapa oknum pegawai BUMN terlibat tindak pidana terorisme," tambah Junisab.
Persoalan serius lain yang perlu diurusi, sambungnya, yakni banyaknya temuan hasil audit BPK RI terhadap BUMN yang dapat membebani kinerja ke depan. Pola penanganan temuan di seluruh BUMN idealnya bisa dikontrol secara langsung oleh Erick, sehingga tindak-lanjut dari temuan tersebut bisa dilaksanakan sesuai koridor hukum yang berlaku.
"Temuan yang bertumpuk-tumpuk konsekuensinya membuat buruk performa kinerja BUMN. Itu tentu berpengaruh pada kinerja kementerian. Sebaiknya Erick memikirkan hal itu dengan cermat," imbuh Junisab.
Dia berharap Erick harus bisa memacu kinerja orang-orang ia pilih nanti. Jangan sampai hasil kinerja mereka jauh di bawah pendahulunya.
"Ini menjadi pertarungan terbuka untuk membuktikan benarkah Erick Thohir lebih mumpuni mengurus BUMN. Hanya Erick dan sinergi kinerja timnya yang bisa membuktikan hal itu, dan jangan sampai Menteri BUMN terjebak dalam persoalan-persoalan hukum yang timbul di kementerian BUMN maupun BUMN itu sendiri, seperti amanat Dahlan Iskan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
