Luhut mengatakan, sinkronisasi ini sebagai upaya untuk bisa mempersingkat waktu bongkar muat menjadi dibawah tiga hari. Karena seperti diketahui Presiden, Joko Widodo sempat menegur beberapa pelabuhan yang waktu bongkar muatnya masih lama.
"Kita sinkronisasikan semua kementerian kementerian, bea cukai supaya proses dwelling time permintaan presiden dibawah tiga hari," kata Luhut di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (20/9/2016).
Luhut menuturkan akan melakukan pokja terkait permasalahan ini pada 3-4 Oktober di Surabaya. Ia akan melihat secara langsung proses bongkar muat di sana. Setelah sinkronisasi dan pokja, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan semua kementerian dan lembaga tersebut dengan satu sistem elektronik.
"Itu akan kita buat, semua akan terhubung secara elektronik," ujar Luhut.
Mantan Menkopolhukam ini menjelaskan, sistem elektronik ini akan mengurangi kontak personal yang menjadi salah satu penyebab lamanya proses bongkar muat.
"Jadi mengurangi adanya personal contact. Misalnya, Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) dan semua aparat dia sudah masuk dalam sistem, bea dan cukai juga gitu. Jadi tidak ada lagi yang musti kontak personal. Kalau ceklis udah ada ya sudah," jelas Luhut.
Selain dengan sistem itu, Luhut juga menambahkan, untuk mempercepat waktu bongkar muat tersebut, sistem operasional juga harus diperbaiki. Seperti perbaikan crane yang rusak.
Sekadar informasi, pelabuhan yang mendapat teguran tersebut adalah Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Belawan. Pelabuhan tersebut masih memakan waktu bongkar muat selama tujuh sampai delapan hari. Sementara Pelabuhan yang paling singkat melakukan proses bongkar muat adalah Pelabuhan Tanjung Priok yakni 3,2 hari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
