Ketua Komisi Tetap bidang Perhubungan Darat Kadin Adrianto Djokosoetono mengakui bahwa penanganan arus mudik dan arus balik, pada Lebaran tahun ini, oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama jajaran Kepolisian jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini berarti, menggunakan angkutan umum untuk arus mudik dan balik lebih aman dan nyaman.
"Penanganan mudik Lebaran 2016 sangat baik. Tapi, kami mengharapkan adanya peningkatan penggunaan angkutan umum. Ini demi keamanan dan kenyamanan pemudik," kata Adrianto melalui keterangan tertulis, Jakarta, Senin (11/7/2016).
Meski terdapat masalah seperti kemacetan yang terjadi di pintu Tol Brebes Timur, namun secara keseluruhan penanganan lalu lintas saat arus mudik dan balik untuk Lebaran 2016 membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Persiapan penanganan kemacetan yang dilakukan pemerintah sudah dianggap baik.
"Ada kemajuan signifikan dalam penanganan arus mudik dan arus balik Lebaran 2016. Penugasan sesuai tupoksi, persiapan semakin matang. Kami salut dalam keterbatasan infrastruktur jalan raya, rekayasa lalu lintas dapat terlaksana dengan baik," paparnya.
Di sisi lain, Ketua DPP Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) ini juga menegaskan agar volume kendaraan harus ditekan melalui penggunaan masyarakat terhadap angkutan umum. Ini agar kecelakaan dari penggunaan kendaraan pribadi bisa ditekan. Sebab, kecelakaan selama 10 hari saat arus mudik dan balik Lebaran (30 Juni-9 Juli 2016) sebanyak 1.947 kasus didominasi dari kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor.
"Semua pihak wajib mendorong penggunaan angkutan umum untuk meminimalisasi kemacetan lalu lintas. Ini penting. Semua elemen bangsa wajib meningkatkan penggunaan kendaraan nonpribadi, seperti bis dan kereta api," ungkap dia.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menerangkan bahwa arus mudik dan balik yang paling ramai adalah jalur darat. Koordinasi antarpihak membuat penanganan lalu lintas berjalan sangat baik.
"Semua pihak tahu dan menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Sarana dan prasarana transportasi menjadi tugas Kementerian Perhubungan (Kemenhub), infrastruktur jalan tol dan bukan tol adalah domain Kementerian PUPR, dan manajemen lalu lintas ditangani Korlantas Polri," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
